MIMIKA – Produksi ikan air tawar dari kelompok pembudidaya di SP3, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, masih menghadapi persoalan klasik: hasil panen tersedia, tetapi akses ke pasar besar belum terbuka.
Kondisi itu terlihat saat Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Provinsi Papua Tengah bersama Amungsa Foundation meninjau langsung kelompok Perikanan Mina Utama Maju di SP3, Jumat (4/9/2026) pagi.
Keduanya tiba sekitar pukul 06.30 WIT untuk melihat proses budidaya sekaligus mendata kebutuhan pembudidaya yang dapat didorong kepada pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan tersebut bertepatan dengan permintaan sekitar 90 kilogram ikan lele dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika. PMI dan Amungsa Foundation ikut membantu proses pemanenan ikan yang kemudian diambil pihak ketiga untuk kebutuhan program tersebut.
Namun, di balik panen itu, tersimpan persoalan yang lebih besar: pembudidaya ikan lokal belum mampu menembus pasar perusahaan berskala besar.
Ketua Kelompok Perikanan Mina Utama Maju, Djasiyo, mengatakan kelompoknya telah menjalankan budidaya sejak 2015. Selama ini, mereka membudidayakan sejumlah jenis ikan, seperti nila, lele, gurame, patin, dan bawal.
Menurut dia, pemasaran masih menjadi kendala utama.
“Pemasarannya di Timika ini sangat terbatas. Jadi kita jual-jual ke konsumen rumah tangga sama warung-warung saja,” kata Djasiyo.
Kelompoknya beranggotakan 10 orang. Di kawasan SP3 sendiri, kata dia, terdapat sedikitnya enam hingga tujuh kelompok pembudidaya ikan.
Djasiyo mengatakan sebagian anggota menjadikan budidaya ikan sebagai usaha tambahan. Berbeda dengan dirinya yang menjadikan budidaya ikan sebagai pekerjaan utama.
Persoalan pemasaran membuat sebagian hasil produksi belum terserap optimal. Ia berharap pemerintah membantu mempertemukan pembudidaya dengan perusahaan yang memiliki kebutuhan ikan dalam jumlah besar.
“Kalau bisa mungkin dari dukungan pemerintah untuk bisa menembus pasar ke perusahaan supaya banyak petani yang bisa fokus di budidaya itu,” ujarnya.
Produksi lokal, kebutuhan perusahaan masih dari luar daerah
Djasiyo mencontohkan kebutuhan ikan patin di lingkungan perusahaan yang menurutnya masih didatangkan dari luar daerah, sementara pembudidaya lokal memiliki produksi yang belum terserap.
Ia menyebut ikan patin hasil budidaya lokal bahkan ada yang telah mencapai bobot sekitar dua kilogram, tetapi belum terjual.
“Freeport itu kebutuhan ikannya besar sebenarnya. Mereka masih mendatangkan ikan patin dari luar daerah, dari Surabaya,” kata dia.
Menurut Djasiyo, kondisi tersebut menjadi ironi karena Mimika memiliki pembudidaya dan produksi ikan sendiri.
“Padahal di atas mereka ambil dari luar. Kan sayang, potensi daerahnya tidak kita nikmati,” ujarnya.
Hingga kini, kelompoknya mengaku belum memiliki akses langsung ke perusahaan. Beberapa kali upaya dilakukan untuk mencari jalan masuk, tetapi belum mempertemukan mereka dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam pengadaan kebutuhan pangan perusahaan.
Djasiyo menyebut nama pihak-pihak yang selama ini berkaitan dengan penyediaan konsumsi perusahaan, seperti PT Pangansari Utama (PSU) maupun PT Pengembangan Jaya Papua (PJP), sebagai pihak yang diharapkan dapat dipertemukan dengan pembudidaya lokal.
Bantuan pemerintah belum selalu sesuai kebutuhan
Dukungan pemerintah daerah selama ini, kata Djasiyo, antara lain berupa pendampingan, sarana dan prasarana, bantuan pakan, serta pembangunan kolam.
Pada 2019, kelompoknya menerima bantuan pakan dan sejumlah peralatan perikanan. Mereka juga memperoleh bantuan pembangunan kolam sekitar 2025.
Namun, ia menilai persoalannya bukan semata-mata jumlah bantuan.
Menurut dia, bantuan yang diterima terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pembudidaya karena program bantuan telah ditentukan dari pusat dalam bentuk paket.
“Kadang ini, apa yang kita minta, bantuan yang ada itu kadang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan,” katanya.
Ia mencontohkan kelompoknya membutuhkan mesin aerator, tetapi bantuan yang datang justru berupa pompa air atau alkon.
Situasi serupa juga terlihat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Djasiyo mengaku telah beberapa kali menawarkan ikan hasil budidayanya kepada pengelola dapur MBG.
Namun, harga yang tersedia dalam skema tersebut dinilai belum sesuai dengan harga ikan di Timika.
“Porsinya itu tidak relevan untuk harga ikan di Timika,” ujarnya.
Sementara itu, akses ke program pemerintah lainnya justru mulai terbuka. Djasiyo mengatakan kelompoknya telah dua kali mendapat permintaan ikan dari pemerintah melalui program penanganan stunting, termasuk permintaan sekitar 90 kilogram ikan lele pada Jumat pagi.
PMI ingin persoalan petani masuk meja dewan
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muslimin Indonesia Provinsi Papua Tengah, Rahadian Rizky Putra, mengatakan kunjungan tersebut merupakan langkah awal organisasinya untuk turun langsung memahami persoalan masyarakat.
Menurut Rahadian, PMI ingin melihat langsung persoalan di lapangan sebelum mendorongnya menjadi agenda bersama pemerintah, DPRK, maupun sektor swasta.
“Ini cita-cita kami bagaimana kemudian PMI bisa turun langsung ke masyarakat, bisa memahami apa masalah-masalah mereka,” kata Rahadian.
Ia mengatakan sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus awal PMI, termasuk pertanian, perikanan, dan peternakan.
Bagi Rahadian, persoalan yang dihadapi pembudidaya ikan di Mimika sebenarnya tidak selalu rumit. Masalahnya adalah cara penyelesaiannya yang terkadang tidak tepat sasaran.
Ia menyoroti bantuan pemerintah yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penerima.
“Kalau selama ini bantuan yang datang tidak menjawab kebutuhan mereka, maka akhirnya pemerintah ini terkesan program kerjanya hanya untuk mereka sendiri,” ujarnya.
PMI berencana membawa persoalan tersebut ke DPRK Mimika agar pembudidaya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Termasuk persoalan pemasaran dan harapan agar perusahaan besar menyerap komoditas lokal.
“Tadi sempat disinggung soal pemasaran. Mereka berharap Freeport ini menyerap komoditas lokal,” kata Rahadian.
Menurut dia, DPRK memiliki posisi penting untuk mengonsolidasikan pemerintah, perusahaan, dan kelompok masyarakat agar potensi ekonomi lokal dapat masuk ke rantai pasok yang lebih besar.
“Pasti kita akan dorong ini supaya jadi agenda pembahasan di dewan,” ujarnya.
Amungsa Foundation dorong kolaborasi
Ketua Amungsa Foundation, dr. Enny Kenangalem, M. Biomed., mengatakan lembaganya hadir untuk menjembatani berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
Dalam konteks budidaya ikan, Amungsa Foundation melihat penguatan produksi pangan lokal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap ke depannya kami bisa menjadi salah satu katalisator pembangunan di kabupaten ini,” kata Enny.
Ia mengatakan kolaborasi dengan PMI di sektor perikanan juga berkaitan dengan upaya mendukung program prioritas pemerintah mengenai pemenuhan pangan dan sumber protein.
Menurut Enny, ikan lele merupakan salah satu sumber protein yang dapat mendukung kebutuhan gizi anak.
Sementara itu, Sekretaris Amungsa Foundation, Febian Kakisina, mengatakan kolaborasi dengan PMI akan terus dikembangkan dengan melibatkan organisasi masyarakat maupun komunitas lokal lainnya.
Tujuannya, kata dia, bukan mengambil alih pekerjaan pemerintah, melainkan membantu memperkuat pelaksanaan program pembangunan.
“Bersama-sama membangun Mimika dengan membantu menyukseskan program-program pemerintah,” ujarnya.
Pembina Amungsa Foundation, Marlan Frens Kasemi Bisay, mengajak pemuda di Mimika lebih aktif melihat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan dari sumber daya lokal.
Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang dapat dikerjakan anak muda di Mimika, termasuk mengembangkan budidaya ikan.
“Masih banyak hal yang menjadi PR kita bersama, memanfaatkan segala sumber daya kekuatan lokal untuk menyejahterakan Kabupaten Mimika,” kata Marlan.
Bagi para pembudidaya, persoalannya kini bukan sekadar bagaimana menghasilkan ikan. Mereka juga membutuhkan kepastian pasar agar produksi dapat terus berjalan dan usaha budidaya dapat menjadi pekerjaan yang berkelanjutan.
Kolaborasi PMI dan Amungsa Foundation menjadi salah satu upaya awal untuk membawa persoalan tersebut keluar dari kolam-kolam budidaya dan masuk ke ruang kebijakan—agar ikan yang diproduksi masyarakat Mimika tidak berhenti sebagai potensi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari ekonomi daerah.
