OPM Minta Pemerintah Indonesia Berunding dan Hentikan Operasi Militer

Endy Langobelen

Jumat, 1 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. (Foto: Istimewa/TPNPB-OPM)

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. (Foto: Istimewa/TPNPB-OPM)

MIMIKA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang biasa disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) menegaskan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan operasi militer di seluruh tanah Papua.

Melalui siaran pers yang diterima Galeripapua.com pada Jumat (1/12/2023), Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, meminta kesediaan Pemerintah Indonesia untuk duduk bersama di meja perundingan dan bernegosiasi terkait masa depan Papua.

“Kami TPNPB mengumumkan peringatan kepada Pemerintah Kolonial Republik Indonesia untuk segera hentikan operasi militer di seluruh tanah Papua dan bersedia duduk di meja perundingan dengan kami, guna mebicarakan masa depan bangsa Papua,” ujar Sebby.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebby juga meminta pertanggungjawaban dari PBB, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya terkait konspirasi politik yang dinilai kotor.

“Kami juga meminta PBB, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Inggris harus bertanggung jawab atas konspirasi politik kotor mereka, di mana administrasi Pemerintahan West Netherland New Guinea telah ditransfer kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963,” tegas Sebby.

Baca Juga :  Jelang HUT OPM, Satgas Damai Cartenz Perkuat Pengamanan di 9 Daerah Operasi

“Akibat kesalahan PBB, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda, Pemerintah Inggris, dan Pemerintah Australia, hak politik penentuan nasib sendiri bangsa Papua telah dikorbankan, dan bangsa Papua telah dibunuh oleh Indonesia selama 60 tahun,” imbuhnya.

Menurut Sebby, Bangsa Papua saat ini telah menuju pemusnahan ras akibat ulah Pemerintah Indonesia.

“Kami bangsa Papua menuju pemusnahan ras akibat kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia, dan oleh karena itu, TPNPB telah berdiri bersama rakyat Papua dan melakukan perlawanan sebagai bentuk membela diri,” tuturnya.

Lebih lanjut Sebby menyampaikan bahwa dalam perayaan hari manifesto politik bangsa Papua yang jatuh pada 1 Desember 2023, penyerangan terhadap pos-pos militer Indonesia harus dilakukan.

Baca Juga :  Ditodong Pisau, Sepasang Kekasih Dirampok OTK di Jalan Bandara Lama Timika

“TPNPB adalah militernya bangsa Papua, dan TPNPB beridiri bersama rakyat bangsa Papua dalam melakukan perlawanan atas pendudukan illegal Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di atas tanah kami. Oleh karena itu, perlawanan akan terus kami lakukan,” kata dia.

Sebby secara tegas juga menyebutkan bahwa aparat militer Indonesia tidak akan mampu melawan pasukan TPNPB di medan tempur.

“Peringatan kepada anggota militer dan polisi Indonesia, jangan mau ikuti perintah atasanmu untuk datang ke Papua karena kami pasukan TPNPB anggap anda adalah anak anjing yang lugu (baby dogs) yang tidak akan mampu lawan Pasukan TPNPB di medan tempur. Ingat bahwa anda akan mati sia-sia, kasihan keluargamu di kampung anda,” tandasnya.

“Kepada rakyat bangsa Papua, kami sampaikan selamat merayakan hari manifesto politik bangsa Papua dan kami akan terus berjuang sampai memperoleh kemerdekaan penuh. Waa….waa….waa,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik, Polres Mimika Diusulkan Naik Tipe Jadi Polresta
Hari Masyarakat Adat Sedunia: LEPEMAWIL Soroti Hilangnya Tanah dan Melemahnya Lembaga Adat
Blapos TIFA Management: Dari Freestyle Jalanan Menuju Panggung Besar
Satgas ODC Identifikasi Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Pilot AMA
Dewan Adat Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Benahi Mamberamo Raya
Film Dokumenter Pesta Babi Resmi Dirilis di YouTube JubiTV
MRP Papua Tengah Tampung Aspirasi Perempuan Mimika, Berbagai Persoalan Disorot
Fakhiri dan FPHS Tsingwarop Perkuat Komitmen Kawal Dana 4 Persen Freeport

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 17:25 WIT

Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik, Polres Mimika Diusulkan Naik Tipe Jadi Polresta

Minggu, 9 Agustus 2026 - 11:18 WIT

Hari Masyarakat Adat Sedunia: LEPEMAWIL Soroti Hilangnya Tanah dan Melemahnya Lembaga Adat

Jumat, 7 Agustus 2026 - 19:48 WIT

Blapos TIFA Management: Dari Freestyle Jalanan Menuju Panggung Besar

Rabu, 8 Juli 2026 - 17:09 WIT

Satgas ODC Identifikasi Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Pilot AMA

Minggu, 14 Juni 2026 - 00:01 WIT

Dewan Adat Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Benahi Mamberamo Raya

Berita Terbaru