OPM Minta Pemerintah Indonesia Berunding dan Hentikan Operasi Militer

Endy Langobelen

Jumat, 1 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. (Foto: Istimewa/TPNPB-OPM)

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom. (Foto: Istimewa/TPNPB-OPM)

MIMIKA – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau yang biasa disebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) menegaskan kepada Pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan operasi militer di seluruh tanah Papua.

Melalui siaran pers yang diterima Galeripapua.com pada Jumat (1/12/2023), Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, meminta kesediaan Pemerintah Indonesia untuk duduk bersama di meja perundingan dan bernegosiasi terkait masa depan Papua.

“Kami TPNPB mengumumkan peringatan kepada Pemerintah Kolonial Republik Indonesia untuk segera hentikan operasi militer di seluruh tanah Papua dan bersedia duduk di meja perundingan dengan kami, guna mebicarakan masa depan bangsa Papua,” ujar Sebby.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebby juga meminta pertanggungjawaban dari PBB, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya terkait konspirasi politik yang dinilai kotor.

“Kami juga meminta PBB, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Inggris harus bertanggung jawab atas konspirasi politik kotor mereka, di mana administrasi Pemerintahan West Netherland New Guinea telah ditransfer kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963,” tegas Sebby.

Baca Juga :  Tiba di Timika, Rocky Gerung: Saya Percaya Maximus Bisa Sejahterakan Rakyat

“Akibat kesalahan PBB, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Belanda, Pemerintah Inggris, dan Pemerintah Australia, hak politik penentuan nasib sendiri bangsa Papua telah dikorbankan, dan bangsa Papua telah dibunuh oleh Indonesia selama 60 tahun,” imbuhnya.

Menurut Sebby, Bangsa Papua saat ini telah menuju pemusnahan ras akibat ulah Pemerintah Indonesia.

“Kami bangsa Papua menuju pemusnahan ras akibat kejahatan kemanusiaan oleh Pemerintah Kolonial Republik Indonesia, dan oleh karena itu, TPNPB telah berdiri bersama rakyat Papua dan melakukan perlawanan sebagai bentuk membela diri,” tuturnya.

Lebih lanjut Sebby menyampaikan bahwa dalam perayaan hari manifesto politik bangsa Papua yang jatuh pada 1 Desember 2023, penyerangan terhadap pos-pos militer Indonesia harus dilakukan.

Baca Juga :  Anggota Polri Korban Penyerangan KKB di Wamena Dirujuk ke Jakarta, Kondisi Stabil

“TPNPB adalah militernya bangsa Papua, dan TPNPB beridiri bersama rakyat bangsa Papua dalam melakukan perlawanan atas pendudukan illegal Pemerintah Kolonial Republik Indonesia di atas tanah kami. Oleh karena itu, perlawanan akan terus kami lakukan,” kata dia.

Sebby secara tegas juga menyebutkan bahwa aparat militer Indonesia tidak akan mampu melawan pasukan TPNPB di medan tempur.

“Peringatan kepada anggota militer dan polisi Indonesia, jangan mau ikuti perintah atasanmu untuk datang ke Papua karena kami pasukan TPNPB anggap anda adalah anak anjing yang lugu (baby dogs) yang tidak akan mampu lawan Pasukan TPNPB di medan tempur. Ingat bahwa anda akan mati sia-sia, kasihan keluargamu di kampung anda,” tandasnya.

“Kepada rakyat bangsa Papua, kami sampaikan selamat merayakan hari manifesto politik bangsa Papua dan kami akan terus berjuang sampai memperoleh kemerdekaan penuh. Waa….waa….waa,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pelecehan Seksual Berulang di Jayapura, Mengapa Korban Belum Terlindungi?
Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas
BMKG Imbau Warga Mimika Waspadai Kekeringan dan Kabut Asap Kiriman
Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik, Polres Mimika Diusulkan Naik Tipe Jadi Polresta
Hari Masyarakat Adat Sedunia: LEPEMAWIL Soroti Hilangnya Tanah dan Melemahnya Lembaga Adat
Blapos TIFA Management: Dari Freestyle Jalanan Menuju Panggung Besar
Satgas ODC Identifikasi Tujuh Terduga Pelaku Pembunuhan Pilot AMA
Dewan Adat Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Benahi Mamberamo Raya

Berita Terkait

Selasa, 22 September 2026 - 19:41 WIT

Pelecehan Seksual Berulang di Jayapura, Mengapa Korban Belum Terlindungi?

Minggu, 13 September 2026 - 19:15 WIT

Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas

Kamis, 27 Agustus 2026 - 13:40 WIT

BMKG Imbau Warga Mimika Waspadai Kekeringan dan Kabut Asap Kiriman

Rabu, 12 Agustus 2026 - 17:25 WIT

Raih Penghargaan Pelayanan Terbaik, Polres Mimika Diusulkan Naik Tipe Jadi Polresta

Minggu, 9 Agustus 2026 - 11:18 WIT

Hari Masyarakat Adat Sedunia: LEPEMAWIL Soroti Hilangnya Tanah dan Melemahnya Lembaga Adat

Berita Terbaru

Ilustrasi.

Ekonomi

Meraba Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:20 WIT

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Mimika, Samuel Yogi. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen)

Ekonomi

Mimika Punya 17 Ribu UMKM, Baru 3 Ribu Masuk Pembinaan

Senin, 5 Okt 2026 - 22:35 WIT