Krisis Fiskal dan Reorientasi Pembangunan Papua

MIMIKA — Di tengah tantangan transisi geopolitik pasca-pemekaran wilayah di ujung timur Indonesia, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meluncurkan kritik tajam sekaligus usulan strategis terkait kemandirian fiskal Bumi Cenderawasih.

Dalam forum koordinasi lintas daerah yang digelar di Timika, Senin (11/5/2026), Fakhiri mendesak adanya perombakan fundamental dalam arsitektur anggaran pembangunan, terutama menyangkut proteksi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan reevaluasi bagi hasil sektor tambang yang kini dianggap timpang.

Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa stabilitas pembangunan di Papua tidak boleh dibiarkan rentan terhadap fluktuasi ekonomi nasional. Ia mengusulkan agar dana Otsus dikunci langsung dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memutus ketergantungannya pada skema Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini melekat dalam APBD.

Langkah ini dipandang sebagai benteng perlindungan fiskal guna memastikan program strategis di daerah tetap berjalan tanpa intervensi ketidakpastian anggaran dari pusat.

Kesenjangan pendapatan menjadi sorotan utama menyusul lahirnya lima Daerah Otonom Baru (DOB). Fakhiri secara terbuka mengungkapkan beban yang dipikul provinsi induk, yang mengalami penurunan kapasitas fiskal drastis setelah alokasi sektor pertambangan—termasuk royalti dari raksasa tambang PT Freeport Indonesia—terfragmentasi.

Ia menyerukan adanya kesepakatan baru bagi hasil yang lebih proporsional antara provinsi induk dan provinsi baru, demi mencegah stagnasi pembangunan di wilayah yang sebelumnya menjadi pusat administrasi tunggal.

Pesan ini disampaikan di sela-sela Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Hotel Horison Diana Timika. Fakhiri menekankan bahwa ruang dialog antar-kepala daerah adalah keharusan untuk menyinkronkan data lapangan dengan kebijakan.

“Sebenarnya pertemuan para kepala daerah se-provinsi di seluruh Tanah Papua ini sangat baik, kenapa? Karena setiap kepala daerah termasuk nanti para bupati kita bisa bertukar sharing tentang bagaimana program-program yang bisa dilakukan di setiap daerah,” jelas Mathius.

“Kami berharap ini kan riil apa yang dirasakan oleh seorang kepala daerah, dengan bertemu ini kita bisa sampaikan semua apa yang terjadi,” tambahnya.

Visi integrasi ini tidak terbatas pada angka di atas kertas, melainkan mencakup konektivitas fisik dan kualitas hidup manusia.

Gubernur mendorong kolaborasi lintas provinsi yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan sektor kesehatan, dan pembangunan infrastruktur transportasi darat maupun laut.

Sinergi ini ditargetkan mampu menyatukan Papua Induk dengan wilayah Papua Selatan, Pegunungan, Tengah, hingga Papua Barat dalam satu poros pembangunan yang simultan dan berkelanjutan.