Hari Kedua Forum Strategis Papua Fokus Matangkan Langkah Teknis dan 12 Poin Komitmen Timika

MIMIKA — Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua memasuki hari kedua sekaligus hari terakhir pada Selasa (12/5/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika ini difokuskan pada pembahasan teknis guna mematangkan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.

Team Leader SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), Petrarca Karetji, dalam sambutannya menekankan pentingnya keyakinan diri yang dibekali pengetahuan dan data akurat dalam menjalankan tata kelola Otsus.

“Kita tidak bisa melaksanakan ini tanpa pengetahuan yang cukup. Perjalanan ini sudah lebih dari 20 tahun. Jika kita tidak serius dan hanya bicara kebijakan tanpa strategi taktis, 20 tahun lagi kita akan membicarakan hal yang sama,” tegas Petrarca.

Ia juga menyoroti pentingnya Musrenbang Tematik yang melibatkan kelompok rentan—seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lansia—sebagai fondasi identifikasi kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.

Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Tengah, Dr. Silwanus A. Soemoele, menegaskan bahwa jika hari pertama didominasi oleh pembahasan kebijakan, maka hari kedua menjadi ruang untuk menyinkronkan langkah-langkah operasional.

Dalam sambutannya, Dr. Silwanus memaparkan 12 poin kesepakatan strategis yang telah ditandatangani oleh enam Gubernur di Tanah Papua pada hari pertama.

Kesepakatan yang disebut sebagai Komitmen Timika tersebut menjadi acuan utama pembahasan hari kedua:

1. Mendukung agenda strategis nasional dan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
2. Mengawal keberlanjutan program strategis nasional di tanah Papua dengan prinsip kekhususan.
3. Mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan dan infrastruktur dasar di Daerah Otonomi Baru (DOB) paling lambat tahun 2028.
4. Memperkuat tata kelola dana Otsus melalui pendampingan, pembinaan, interoperabilitas sistem, dan penguatan task force tata kelola.
5. Mengawal implementasi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagai prioritas bersama.
6. Mengawal penggunaan dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2026 secara serius, tepat sasaran, dan akuntabel.
7. Mendorong Papua sebagai Provinsi Olahraga melalui penguatan kebijakan dan pembinaan generasi muda.
8. Memperkuat kelembagaan Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua melalui Sekber (Sekretariat Bersama) dan penguatan koordinasi lintas provinsi.
9. Memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, MRP, DPRP, BP3OKP, dan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan pembangunan Papua.
10. Mengoptimalkan program prioritas strategis bersama melalui penguatan:

• Pendataan sosial Orang Asli Papua (OAP).
• Sekolah Sepanjang Hari (SSH).
• Beasiswa pendidikan OAP.
• Jaminan kesehatan Orang Asli Papua.
• Perlindungan sosial masyarakat rentan.

11. Memastikan kekayaan alam Papua memberi manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat Papua dalam semangat “Satu untuk Enam, Enam untuk Satu”.

12. Menjaga keberlanjutan forum koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah provinsi di tanah Papua secara berkala dan berkelanjutan.

Dr. Silwanus A. Soemoele mengajak seluruh peserta untuk menjaga konsistensi kolaborasi di tengah tantangan geografis yang berat.

“Semangat kita hari ini adalah: mengawal Otsus dengan data, bekerja dengan sistem, dan membangun dengan hati. Pembangunan Papua adalah tentang menghadirkan harapan agar setiap kampung merasakan hadirnya negara,” pungkasnya.

Pertemuan teknis ini diharapkan menghasilkan sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan instrumen sistem informasi seperti SIPPP, SIPD, dan SIKD, serta evaluasi PMK Nomor 33 Tahun 2024 demi tata kelola yang lebih transparan.