Sistem Eror, Banyak Pencaker Intan Jaya Tak Bisa Unggah Berkas CPNS

Ahmad

Kamis, 5 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tokoh Intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, Joni Kobogau. (Foto: Galeri Papua/Wahyu)

Tokoh Intelektual dari Kabupaten Intan Jaya, Joni Kobogau. (Foto: Galeri Papua/Wahyu)

MIMIKA – Banyak para pencari kerja (pencaker) yang hendak mendaftarkan diri mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024 di Kabupaten Intan Jaya mengalami kesulitan saat mengunggah berkas ke aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCSAN).

Hal itu dibenarkan Tokoh Intelektual Kabupaten Intan Jaya, Joni Kobogau, saat ditemui bersama para pencaker dari Intan Jaya yang sedang berada di Mimika, Papua Tengah, Kamis (5/8/2024).

Joni menyebut, kendala yang dialami para pencari kerja ini terjadi pada saat mereka akan menempelkan meterai elektronik (E-Meterai) ke dalam SSCASN. Saat diakses, sistem pun langsung eror.

Mereka menduga bahwa kendala ini terjadi lantaran situs tersebut diakses oleh banyak pengguna di seluruh Indonesia. Di hari pertama saat mereka mengakses, tidak terdapat kendala apapun dalam SSCASN. Namun, di hari ke enam sampai saat ini, sistem tersebut eror.

“Di hari pertama tidak terjadi apa-apa. Namun, kemudian pada hari ke enam ke tujuh sistem eror. Tidak bisa diakses lagi jadi mereka (pencaker) ini tidak bisa tempel meterai online (E-meterai) itu,” jelasnya.

Atas persoalan ini, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya agar dapat mengambil kebijakan dengan memberikan kemudahan bagi para pencaker untuk mendaftarkan diri mengikuti tes CPNS 2024.

Baca Juga :  Relawan Pelangi Nusantara Siap Antarkan AIYE Menangkan Pilkada Mimika

“Mohon ada kebijakan bagi mereka yang tidak mendaftar secara online karena sistem eror,” desak Joni.

Mereka juga meminta kepada pemerintah agar dapat mengimplementasikan Undang-Undang Otonomi Khusus dengan baik sehingga mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Para pencaker itu pun mendesak pemerintah agar dapat mengakomodir pendaftaran secara offline bagi anak-anak orang asli Papua dan meniadakan pendaftaran yang dilakukan secara online.


Update berita terbaru lainnya dengan mengikuti saluran Galeripapua.com WhatsApp Channel. Klik link berikut https://whatsapp.com/channel/0029VafbmilChq6Dj7IL2i46

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026
Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat
TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi
Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan
Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan
Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan
Yoakim Mujizau Kecam Penembakan Pilot di Boven Digoel: Itu Tindakan Tidak Manusiawi
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 Februari 2026 - 11:39 WIT

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:21 WIT

Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:08 WIT

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Rabu, 18 Februari 2026 - 23:18 WIT

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:53 WIT

Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD

Berita Terbaru

Armada kantor Pencarian dan Pertolongan Timika bertolak dari Muara Poumako Timika menuju ke lokasi yang dituju guna melakukan pencarian, Kamis (26/2/2026). (Foto: SAR Timika)

Peristiwa

Wanita Paruh Baya Dilaporkan Hilang Diterkam Buaya di Mimika

Kamis, 26 Feb 2026 - 16:38 WIT

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, sekaligus Ketua Tim Penanganan Konflik Kwamki Narama dan Kapiraya, Marthen Ukago. (Foto: Galeri Papua/Kevin Kurni)

Pemerintahan

Pemprov Papua Tengah: Konflik Kapiraya Tak Semata Batas Wilayah

Kamis, 26 Feb 2026 - 05:05 WIT