Palang Lapter Kenyam, Mediator Pembebasan Pilot Susi Air Tagih Janji Pemerintah

Endy Langobelen

Rabu, 26 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mediator pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, palang Lapter Kenyam tagih janji pemerintah. (Foto: Istimewa)

Mediator pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, palang Lapter Kenyam tagih janji pemerintah. (Foto: Istimewa)

NDUGA – Masyarakat yang menjadi mediator upaya negosiasi pembebasan Pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap III Ndugama Derakma pimpinan Egianus Kogoya kala itu, melakukan aksi pemalangan lapangan terbang (Lapter) Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Selasa (25/3/2025).

Dalam video yang diterima Galeripapua.com pada Rabu (26/3/2025), Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nduga, Jhon Beo, menjelaskan aksi pemalangan Lapter Kenyam oleh para mediator bertujuan untuk menagih janji pemerintah yang pernah diajukan masyarakat dalam proposal pembebasan pilot.

“Hari ini, kita ada di Lapter Kenyam karena adanya ketidakpuasan terhadap perhatian negara atau apresiasi yang harusnya diminta oleh kelompok ini kepada negara,” ujar Jhon.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan bahwa ada sejumlah janji politik yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai mediator pembebasan pilot.

Janji politik itu di antaranya pembangunan perumahan, akses jalan trans nasional ke Wamena, dan juga mendorong agar para mediator dapat memiliki jabatan di DPRK jalur otonomi khusus (Otsus).

Baca Juga :  Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

“Kemudian juga pembangunan perumahan bagi masyarakat pengungsi. Bagian-bagian ini tidak terpenuhi. Tidak ada kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh negara,” ungkap Jhon.

“Dengan demikian, rasa kekecewaan itu ditunjukkan dengan pemalangan bandara yang merupakan aset Kabupaten Nduga untuk pelayanan publik,” imbuhnya.

Lebih lanjut diterangkan bahwa dalam upaya pembebasan pilot, salah satu tokoh penting kala itu adalah Penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge.

Edison bersama beberapa masyarakat Nduga berupaya melakukan negosiasi bersama TPNPB-OPM Kodap III untuk mengambil kesepakatan membebaskan Kapten Phillip Mark Mehrtens.

“Tapi (setelah pilot dibebaskan), Bapak Edison Gwijangge mengamankan diri dengan jabatan sebagai staf khusus di Menhankam. Kemudian masyarakatnya dibiarkan,” kata Jhon.

Alhasil, sejumlah masyarakat yang ikut menjadi mediator kecewa dan kini melakukan pemalangan Lapter Kenyam.

Jhon mengatakan, dalam waktu dekat, Bupati Nduga bersama para mediator ke Jayapura, Papua, untuk bertemu beberapa perwakilan dari Pemerintah Pusat guna mencari solusi atas janji-janji politik yang tengah ditagih saat ini.

Seorang Tokoh Intelektual yang merupakan mantan Anggota DPR RI, Diaz Gwijangge, mewakili masyarakat mendesak Pemerintah Pusat agar segera merespon permintaan masyarakat agar tidak berdampak pada hal-hal yang menggangu keamanan di Kabupaten Nduga.

Baca Juga :  Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

“Harus direspon secara pro aktif untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada supaya kita membangun daerah ini ke depan yang terbaik. Dan juga supaya tidak selalu dibangun opini yang negatif bahwa daerah ini daerah konflik dan selalu ada konflik,” tegas Diaz.

Dia juga berharap Pemerintah Daerah agar dapat segera menyelesaikan persoalan genting yang sedang terjadi di Nduga.

“Tidak boleh ada hal-hal yang mengecewakan, menggangu kepentingan umum termasuk yang seperti hari ini terjadi,” tuturnya.

Untuk itu Diaz meminta Tim Pansel membatalkan hasil keputusan nama-nama calon Anggota DPRK jalur Otsus yang telah masuk ke dalam nominasi.

“Kita minta dengan hormat hasil dibatalkan untuk kembali menunjuk satu tim yang mengakomodir semua kepentingan termasuk kelompok yang kemarin terlibat secara langsung dan berjasa membebaskan pilot,” tuturnya.

“Ini kami sampaikan demi menjaga keamanan dan pembangunan di daerah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026
Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat
TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi
Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan
Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Bubarkan Sosialisasi PT ASI di Sorong Selatan
Masyarakat Adat Papua Tolak Alih Status 486 Ribu Hektar Hutan di Papua Selatan
Yoakim Mujizau Kecam Penembakan Pilot di Boven Digoel: Itu Tindakan Tidak Manusiawi

Berita Terkait

Jumat, 20 Februari 2026 - 11:39 WIT

Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026

Kamis, 19 Februari 2026 - 23:21 WIT

Tapal Batas Kapiraya, Kepala Suku Mee dan LMA Kamoro Sepakat Dorong Penyelesaian Adat

Kamis, 19 Februari 2026 - 15:08 WIT

TPNPB Nyatakan Yahukimo Zona Merah, Guru dan Nakes Diminta Pergi

Rabu, 18 Februari 2026 - 23:18 WIT

Kepala Suku Besar Mee Ajak Warga Tahan Diri, Proses Tapal Batas Masih Berjalan

Selasa, 17 Februari 2026 - 17:53 WIT

Darurat Kemanusiaan di Papua, RSP Desak Presiden Jalankan Rekomendasi DPD

Berita Terbaru

Armada kantor Pencarian dan Pertolongan Timika bertolak dari Muara Poumako Timika menuju ke lokasi yang dituju guna melakukan pencarian, Kamis (26/2/2026). (Foto: SAR Timika)

Peristiwa

Wanita Paruh Baya Dilaporkan Hilang Diterkam Buaya di Mimika

Kamis, 26 Feb 2026 - 16:38 WIT

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, sekaligus Ketua Tim Penanganan Konflik Kwamki Narama dan Kapiraya, Marthen Ukago. (Foto: Galeri Papua/Kevin Kurni)

Pemerintahan

Pemprov Papua Tengah: Konflik Kapiraya Tak Semata Batas Wilayah

Kamis, 26 Feb 2026 - 05:05 WIT