WAMENA – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul dugaan keracunan yang dialami 403 siswa di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura.
Peristiwa yang terjadi Selasa (4/8/2026) itu membuat sejumlah siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, pusing, kram perut hingga diare setelah mengonsumsi makanan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Perhatian pemerintah setelah terjadinya dugaan keracunan tentu penting. Tetapi pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah musibah terjadi,” kata Theo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2026).
YKKMP meminta pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara independen, transparan dan profesional untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan seluruh siswa terdampak memperoleh pelayanan kesehatan hingga pulih serta mengevaluasi standar keamanan pangan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, distribusi dan pengawasan MBG di Papua.
Menurut Theo, peristiwa tersebut juga harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendengarkan suara pelajar Papua.
Sebelum kejadian itu, kata dia, para pelajar di sejumlah wilayah Papua telah menyampaikan aspirasi terkait pendidikan gratis, peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan.
“Pelajar Papua berhak didengar. Aspirasi mereka bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, tetapi masukan untuk memperbaiki kebijakan,” ujarnya.
YKKMP meminta pemerintah membuka ruang dialog dengan pelajar, orang tua, guru, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan anak.
Theo menegaskan keberhasilan program nasional tidak hanya diukur dari pencapaian target, tetapi juga dari keamanan, manfaat dan penerimaan masyarakat.
“Keselamatan dan kepentingan terbaik bagi anak harus ditempatkan di atas kepentingan administratif maupun target pelaksanaan program,” tegasnya.
YKKMP berharap kasus di Depapre menjadi momentum pembenahan tata kelola MBG di Papua agar program tersebut benar-benar aman, bermanfaat dan mendapat kepercayaan masyarakat.
