MIMIKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika menilai bahwa pembangunan di Kabupaten Mimika belakangan ini tidak tersentuh kepada masyarakat.
Penilaian itu diungkapkan oleh fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang penyampaian catatan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mimika tahun anggaran 2023, Rabu (3/7/2024) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Mimika, Jalan Cendrawasih, Timika, Papua Tengah.
Dalam pandangan fraksi Golkar yang dibacakan Marinus Tandiseno, dikatakan bahwa selama ini, Pemerintah Kabupaten Mimika lebih mementingkan pembangunan gedung kantor dinas yang mewah dan mengabaikan pembangunan di wilayah pedalaman yakni pesisir dan pegunungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah Kabupaten Mimika lebih mementingkan pembangun gedung kantor yang mewah padahal yang paling membutuhkan pembangunan adalah masyarakat di pedalaman yang notabene adalah masyarakat Kamoro dan Amungme,” ujar Marinus.
Marinus mengatakan, hal itu terlihat dari banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD atau yang disebut Pokok Pikiran (Pokir) DPRD pada tahun 2024 yang tidak diakomodir oleh Pemerintah.
“Pokir yang kita sampaikan merupakan aspirasi langsung dari masyarakat ketika kita turun lapangan, bukan mengada-ada,” kata Marinus.
“Jangan karena ego untuk mendatangkan kepentingan pribadi dan kelompok, akhirnya kita kesampingkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Saleh Alhamid ketika membacakan pandangan fraksi PKB.
Saleh turut menyoroti pembangunan di Mimika yang lebih fokus pada pembangunan gedung kantor yang mewah.
“Banyak anggaran di Mimika hanya untuk bangun gedung kantor yang mewah,” ungkapnya.
Menurut Saleh, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pembangunan masyarakat di pesisir dan pegunungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Mimika.
