MRP Papua Tengah Soroti UU Otsus yang Tidak Jalan

Endy Langobelen

Kamis, 25 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

MIMIKA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyoroti Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang dalam keberlangsungannya kerap tidak terlaksana dengan baik.

Agustinus Anggaibak, Kamis (25/4/2024) di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Papua Tengah, menyebut kehadiran UU Otsus di tanah Papua sesungguhnya memiliki manfaat yang baik bagi orang asli Papua (OAP).

Akan tetapi, kekhususan itu sering tidak berjalan lantaran pemerintah selaku pihak penyelenggara tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Manfaatnya Otsus itu baik untuk OAP, tinggal yang melaksanakannya ini yang harus lebih baik lagi,” ujar Agustinus Anggaibak.

Menurutnya, Otsus merupakan upaya yang baik dan menjadi harapan orang Papua untuk menghadirkan perubahan dalam hidupnya, baik hidup di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat.

Baca Juga :  Lewat Otsus, Pemkab Mimika Bangun Rumah Layak Huni di Empat Distrik

Dia menegaskan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten selaku penyelenggara Otsus harus memiliki rasa keberpihakan terhadap orang OAP.

“Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi kata khusus itu tidak berjalan secara baik. Jadi, kekhususan itu yang harus diperbaiki,” nilainya.

Agustinus mengklaim Majelis Rakyat Papua Tengah selalu gencar mendorong agar OAP dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri melalui hak berpolitik.

Salah satunya yakni menjelang agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MRP Papua Tengah disebutnya terus berupaya mendorong pemimpin daerah di tanah Papua harus merupakan OAP.

Baca Juga :  Warna-warni Peringatan Hari Anak Nasional Ke-40 di Mimika

“Sekarang kita ada bahas bagaimana supaya orang asli Papua mejadi tuan di atas tanah leluhur mereka. Hak politik ya, terutama bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil wali kota. Itu wajib hukumnya harus orang asli Papua,” tegas dia.

Agustinus berharap ke depan UU Otsus dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi sehingga OAP bisa lebih maju dalam semua sektor pembangunan, baik di sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, dan budaya.

“Harapan kami agar ke depan seluruh tanah Papua itu berkembang dengan otonomi khusus yang ada. Lebih maju lagi dari yang sekarang,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas
Jubir OPM Buka Suara soal Penembakan 3 Pegawai di Jayawijaya
Nikolaus Alome Imbau Masyarakat Jaga Keamanan dan Tidak Terlibat Perang Suku di Mimika
Pemuda Adat Papua Tolak PAPEDA Summit, Soroti Perdagangan Karbon
Bawa 27 Tuntutan, Mahasiswa dan Warga Mimika Demo di Kantor DPRK
BMKG Imbau Warga Mimika Waspadai Kekeringan dan Kabut Asap Kiriman
Layangkan Surat Terbuka, LBH TPRA Desak Pemerintah Tetapkan Darurat Nasional Kebakaran Hutan Biak
LMA dan FPHS Tsingwarop Kritik Menteri HAM, Desak Tak Ikut Campur Urusan Pengalihan Dana 10 Persen dari Freeport

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 19:15 WIT

Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas

Sabtu, 12 September 2026 - 00:13 WIT

Jubir OPM Buka Suara soal Penembakan 3 Pegawai di Jayawijaya

Minggu, 6 September 2026 - 21:16 WIT

Nikolaus Alome Imbau Masyarakat Jaga Keamanan dan Tidak Terlibat Perang Suku di Mimika

Kamis, 3 September 2026 - 22:20 WIT

Pemuda Adat Papua Tolak PAPEDA Summit, Soroti Perdagangan Karbon

Senin, 31 Agustus 2026 - 16:38 WIT

Bawa 27 Tuntutan, Mahasiswa dan Warga Mimika Demo di Kantor DPRK

Berita Terbaru

Proses evakuasi salah satu korban penyanderaan KKB di Kabupaten Mimika. (Foto: Istimewa/Satgas Humas Operasi Damai Cartenz)

Hukrim

1 Korban Sandera KKB Berhasil Dievakuasi ke Timika

Senin, 14 Sep 2026 - 15:25 WIT

Suasana di sekitar lokasi kejadian saat dikerumuni warga setempat dan polisi pada Sabtu malam, 12 September 2026. (Foto: Polres Mimika)

Hukrim

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Penikaman Remaja di Mimika

Minggu, 13 Sep 2026 - 18:14 WIT