Pelantikan Pengurus BPD KAPP Baru Dinilai Cacat Formil, Emus Kogoya Tuntut Hal Ini

Ahmad

Kamis, 6 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Bidang Konstruksi BPD KAPP Mimika, Emus Kogoya. (Foto: Istimewa)

Ketua Bidang Konstruksi BPD KAPP Mimika, Emus Kogoya. (Foto: Istimewa)

MIMIKA – Pelantikan pengurus Badan Pengurus Daerah (BPD) Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Mimika yang beberapa waktu lalu menuai kontroversi. Pasalnya, proses pelantikan tersebut dilakukan di luar mekanisme organisasi yang sah.

Ketua Bidang Konstruksi BPD KAPP Mimika sebelumnya, Emus Kogoya mengatakan bahwa ihwal itu dilaksanakan tanpa melalui Musyawarah Daerah (Musda) atau Konferensi Daerah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAPP.

“Pelantikan ini juga tidak dihadiri oleh perwakilan dari kepengurusan pusat yang seharusnya memiliki wewenang dalam meresmikan pengurus baru di tingkat daerah,” kata Emus dalam keterangan tertulisnya, Rabu (5/2/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Emus, hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa pelantikan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa legitimasi organisasi yang jelas.

Baca Juga :  Komnas HAM Papua Dukung Pendekatan Humanis Satgas Operasi Damai Cartenz 2026

Kata dia, sebagai organisasi besar yang menaungi pengusaha adat di tujuh wilayah adat di Papua, KAPP memiliki mekanisme yang harus dijalankan dengan benar, transparan, dan demokratis.

Proses pelantikan yang dilakukan tanpa Musda atau Konferensi Daerah mencerminkan pelanggaran aturan organisasi dan berpotensi menciptakan dualisme kepemimpinan di tingkat daerah.

Oleh karena itu, kata Emus ia beserta beberapa anggota dan pengurus lainnya melayangkan 4 poin tuntutan, yakni:

  1. Pelantikan pengurus BPD KAPP Mimika ini cacat formil dan tidak sesuai aturan organisasi.
  2. Tanpa Musda atau Konferensi Daerah, proses ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam AD/ART KAPP.
  3. Tidak adanya perwakilan dari kepengurusan pusat dalam pelantikan semakin memperjelas bahwa mekanisme ini dilakukan secara tidak sah.
  4. Kami mendesak agar kepengurusan pusat KAPP segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan kepengurusan daerah berjalan sesuai aturan organisasi.
Baca Juga :  Warga Mimika Unjuk Rasa Tuntut Penarikan Militer dari Distrik Jila

Kata Emus, KAPP adalah organisasi ekonomi 7 wilayah adat yang memiliki peran penting dalam memberdayakan pengusaha Orang Asli Papua (OAP).

Oleh karena itu, mekanisme kepengurusan harus dijalankan dengan benar agar organisasi ini tetap menjadi wadah yang kredibel dan bermanfaat bagi seluruh OAP & anggotanya.

“Kami mengajak seluruh anggota KAPP Mimika untuk tetap solid dan mengawal jalannya organisasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ingin memanfaatkan KAPP untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kehadiran Aparat Non-Organik Timbulkan Rasa Takut Masyarakat Papua
Aksi Front Rakyat Papua di DPRK Mimika, Soroti Otsus hingga Investasi
Sengketa Tapal Batas Kapiraya: Warga Tiga Kampung Dilaporkan Mengungsi
Kritikan Mahasiswa dan Pemuda di Tengah Pujian Capaian Positif JOEL Pimpin Mimika
Pengungsi Nduga Dinilai Terabaikan, Pemerintah Diminta Bertindak Serius
Kepala Suku Mee Tekankan Penyelesaian Adat Sengketa Batas Kapiraya
Aksi 1.000 Lilin di Timika, Desak Pengusutan Kasus Andrie Yunus
Soroti Aksi Mogok, Pemuda Mimika Usul Petugas Sampah Diangkat Jadi PPPK

Berita Terkait

Sabtu, 11 April 2026 - 14:04 WIT

Kehadiran Aparat Non-Organik Timbulkan Rasa Takut Masyarakat Papua

Selasa, 7 April 2026 - 22:38 WIT

Aksi Front Rakyat Papua di DPRK Mimika, Soroti Otsus hingga Investasi

Jumat, 27 Maret 2026 - 23:12 WIT

Sengketa Tapal Batas Kapiraya: Warga Tiga Kampung Dilaporkan Mengungsi

Jumat, 27 Maret 2026 - 16:22 WIT

Kritikan Mahasiswa dan Pemuda di Tengah Pujian Capaian Positif JOEL Pimpin Mimika

Senin, 23 Maret 2026 - 16:18 WIT

Pengungsi Nduga Dinilai Terabaikan, Pemerintah Diminta Bertindak Serius

Berita Terbaru

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, berkomunikasi dengan para pejabat usai apel gabungan di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (13/4/2026). (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen)

Pemerintahan

Wabup Mimika Tegur Pejabat Tahan Kendaraan Dinas Usai Mutasi

Senin, 13 Apr 2026 - 15:02 WIT

Salah satu toko penjual plastik di Kabupaten Mimika yang terdampak kenaikan harga bahan baku. Galeripapua/ Kevin Kurni

Ekonomi

Lonjakan Harga Plastik Tekan Usaha di Mimika

Minggu, 12 Apr 2026 - 06:37 WIT

Finalis Duta Bahasa Papua 2026 pada malam puncak pemilihan duta bahasa Papua di Kota Jayapura, Sabtu, 11 April 2026. Galeripapua/Ikbal Asra

Event

Isak-Melani Jadi Wajah Baru Duta Bahasa Papua 2026

Minggu, 12 Apr 2026 - 06:01 WIT