MIMIKA – Kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 20–21 April 2026 memunculkan gelombang kritik dari berbagai lapisan masyarakat.
Sejumlah warga, mulai dari ibu rumah tangga, pedagang orang asli Papua (OAP), hingga aktivis mahasiswa, menilai kehadiran Wapres belum menyentuh persoalan mendasar di daerah tersebut.
Agenda kunjungan yang meliputi Toko Meriah, sekolah asrama Sentra Pendidikan, SMA Negeri 4, dan Command Center Mimika, dinilai lebih bersifat simbolik dan belum memberikan dampak langsung yang merata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bantuan dinilai tidak merata, warga kecewa
Di lokasi kunjungan pertama di Toko Meriah, Wapres membagikan voucher belanja senilai Rp500 ribu kepada puluhan anak yatim-piatu. Namun, kebijakan itu menuai kekecewaan dari sebagian orang tua yang merasa anak-anak mereka terabaikan.
Novita Sawaki, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan rasa syukur sekaligus kekecewaannya.
“Kami mungkin dari mama-mama kita mungkin agak kecewa sedikit karena anak-anak kami juga sekolah tapi kami punya anak-anak tidak dikasih buku. Yang dapat itu cuma yang mendapatkan voucher saja,” ujarnya kepada Galeripapua.com, Senin malam, usai kunjungan Wapres di Toko Meriah.
Ia juga menyoroti ketimpangan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di wilayahnya.
“Kemudian terkait MBG, kebetulan kami warga Kwamki Narama, daerah konflik hari ini, kami di sana empat sekolah, sampai hari ini kami punya anak-anak belum dapat MBG.”
Menurutnya, program tersebut perlu dievaluasi, terutama untuk wilayah konflik.
“Kami berharap mungkin kami bagian daerah konflik itu bapak Prabowo-Gibran evaluasi lagi mungkin anak-anak kami diuangkan saja lewat dana pendidikan,” sarannya.
Keluhan serupa disampaikan Aleda Warinussy yang ikut menunggu kedatangan Wapres bersama anaknya di Toko Meriah.
“Kita punya anak-anak ikut, hujan-panas di sini tunggu Wapres tapi yang dapat voucher saja yang dikhususkan dapat buku,” keluhnya.
Aleda berharap pemerintah lebih memprioritaskan bantuan pendidikan langsung dibandingkan program makanan. “Lebih bagusnya itu dana pendidikan itu, kita maunya begitu.”
Pedagang OAP merasa diabaikan: “Tidak ada dampak apa-apa”
Kritik tajam juga datang dari pelaku usaha lokal. Ira Imelda Apoka, pedagang pinang asal Suku Kamoro, menilai kunjungan Wapres tidak memberi dampak bagi UMKM orang asli Papua.
“Bapak datang, harusnya bapak datang di kami, pedagang orang asli Papua. Kami UMKM orang asli Papua ini banyak,” kata Ira saat ditemui pada Selasa (21/4/2026) siang di lapak pinangnya di kawasan lapangan Timika Indah, Jalan Belibis.
Ia menilai kehadiran pejabat negara seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk lokal seperti pinang, noken, sagu, dan hasil bumi lainnya.
“Bapak bisa singgah mungkin selfie kah di kita punya tempat jualan, atau beli kita punya pinang ini… Itu bapak sudah jadi bagian marketing untuk kami,” ujarnya.
Sayang apa yang diharapkan Ira itu sama sekali tidak terwujud.
“Tapi rupanya bapak datang tidak ada apa-apa yang kami lihat dampaknya. Dampak apa yang bapak buat untuk kami orang asli Papua, terutama pedagang?” tandasnya.
Kekecewaan juga datang dari pelaku UMKM lain. Mince Pakage, pengrajin noken binaan Dinas Koperasi dan UMKM Mimika, mengaku telah mempersiapkan segalanya untuk menyambut kunjungan Wapres di Sentra UMKM.
Namun, apa yang telah disiapkan nyatanya sia-sia begitu saja. Kunjungan yang diharapkan tampaknya tidak terjadi.
“Kami sudah siap-siap tunggu, ada yang atur-atur sampai tidak jadi kunjung kami,” ungkap Mince kepada Galeripapua.com via Massanger.
“Bapak Wapres datang di Papua Tengah yang pertama dapat cenderamata adalah noken Papua Tengah. Harus kunjungi sentra mamanoken Papua. Semua tamu datang dari luar, noken Papua (selalu dijadikan) sebagai salah satu cenderamata. Sehingga bagaimana keadaan masyarakat untuk olah noken harus diperhatikan Pemerintah Pusat,” tulis Mince dalam status Facebook pribadinya.
Luka lama “moker” kembali disuarakan
Lebih jauh, pedagang lokal Ira Apoka yang suaminya merupakan korban mogok kerja (Moker) juga menyinggung persoalan lama yang hingga kini belum terselesaikan, yakni dampak mogok kerja (moker) karyawan PT Freeport Indonesia sejak 2017.
Ia menyebut ribuan pekerja orang asli Papua terdampak, dan hingga kini masih merasakan konsekuensinya.
“Bapak, kami juga bagian daripada korban moker. Dari 2017 sampai 2026, kami (masih) ada bapak. Korban PHK sepihak Freeport (itu ada) ribuan orang, 8.300 orang asli Papua itu yang terdampak,” ungkap Ira.
Menurutnya, kunjungan Wapres seharusnya menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi para korban.
“Ada kami punya posko-posko. Bapak harusnya bisa singgah di tempat itu. Bapak lihat apa orang-orang ini masih ada atau tidak,” tuturnya.
Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut tidak menjadi perhatian dalam agenda kunjungan. “Kami pikir kehadiran bapak ada di kabupaten ini, bapak bisa lihat, rupanya bapak tidak lihat.”
Bahkan, ia menyampaikan kritik yang lebih keras terhadap makna kehadiran Wapres di Mimika.
“Kalau bapak datang, minimal buat sesuatu di tanah ini. Kalau datang tidak buat apa-apa, mendingan tidak usah datang,” tegasnya.
Mahasiswa kritik agenda “tidak menyentuh akar masalah”
Aktivis mahasiswa, Yoki Sondegau, turut mengkritik pola kunjungan yang dinilai tidak menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
Yoki yang juga merupakan alumni dari sekolah asrama Sentra Pendidikan itu mempertanyakan prioritas kunjungan Wapres ke fasilitas pendidikan yang menurutnya sudah maju.
“Kenapa Pak Wapres harus ke sana sedangkan (ada) sekolah-sekolah lain di Kabupaten Mimika yang terlantar begitu saja tanpa diperhatikan,” kata Yoki kepada Galeripapua.com pada Selasa siang.
Menurutnya, wilayah pesisir dan daerah konflik justru luput dari perhatian pemerintah pusat.
“Yang jadi persoalan hari ini itu dampak yang diakibatkan oleh konflik sehingga korban warga sipil itu mereka butuh pandangan, butuh perhatian khusus dari negara,” jelasnya.
Melihat agenda kunjungan Wapres di Mimika, Yoki menilai bahwa tujuan kedatangan Wapres tidak benar-benar untuk melihat persoalan yang terjadi di daerah.
“Tujuannya (kehadiran Wapres) itu mungkin mau melihat kekayaan, melihat pesona Papua dan kekayaan-kekayaan yang dikeruk dibawa ke Jakarta. Itu yang mungkin Pak Wapres punya tujuan datang ke sini, tidak lebih ke bagaimana Pak Wapres melihat persoalan yang terjadi di Tanah Papua, terlebih khusus Provinsi Papua Tengah,” tandasnnya.
Yoki juga menilai kunjungan Wapres Gibran di Papua Tengah terlalu diarahkan oleh pemerintah daerah. “Semua itu settingan dari pemerintah setempat.”
Ia berharap ke depan kunjungan pejabat negara dilakukan dengan pendekatan langsung ke masyarakat.
“Langsung turun ke lapangan. Tanyakan ke Mama Pasar,” pungkasnya.
Antara agenda resmi dan realitas lapangan
Kunjungan Wapres ke Mimika berakhir pada 21 April 2026 sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Yahukimo. Rencana kunjungan ke kawasan Freeport juga tidak terlaksana.
Meski membawa sejumlah program seperti bantuan pendidikan dan peninjauan MBG, berbagai kesaksian warga menunjukkan adanya jurang antara agenda resmi pemerintah dan kebutuhan nyata masyarakat.
Dari ketimpangan bantuan, keluhan pedagang lokal, hingga persoalan lama seperti moker yang belum terselesaikan, kritik yang muncul menggambarkan satu hal: kehadiran negara masih dirasakan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di Mimika, terutama bagi orang asli Papua.
