Home / DPR

Suara Paslon NAMED Dirampas, Masyarakat 3 Distrik di Nduga Protes Keras

Endy Langobelen

Sabtu, 30 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat tiga distrik di Kabupaten Nduga melakukan aksi protes. (Foto: Istimewa)

Masyarakat tiga distrik di Kabupaten Nduga melakukan aksi protes. (Foto: Istimewa)

NDUGA – Masyarakat dari tiga distrik di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yakni Distrik Iniye, Mbuwa, dan Paro, melayangkan protes keras terhadap Tim Paslon Dinard Kelnea – Yoas Beon (Diyo), Jumat (29/11/2024).

Masyarakat menyatakan protes karena mereka menduga Tim Paslon Diyo telah merampas suara masyarakat yang seharusnya diperuntukkan bagi Paslon Namia Gwijangge – Obed Gwijangge (NAMED) dalam Pilkada Nduga 2024.

Perwakilan masyarakat Distrik Paro, Yallak Gwijangge dan Ohoti Gwijangge, menegaskan bahwa suara yang sebelumnya telah disepakati (sistem noken) untuk diberikan kepada Paslon NAMED telah dirampas oleh beberapa oknum demi kepentingan pribadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hal itu pun diakui oleh Anggota DPRD terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nius Wakerwa. Dia menyebut Distrik Iniye yang merupakan basis suara PKS telah dirampas oleh Tim Diyo.

Padahal, seluruh suaranya yang berjumlah 2.000 suara telah disepakati untuk dibungkus (sistem noken) bagi Paslon NAMED.

“Tim Diyo juga datang merampas suara di wilayah PKS, suara DPR terpilih Distrik Iniye sebanyak 2.000 suara,” tegas Nius Wakerwa.

Baca Juga :  Beda RT, Sejumlah Warga di TPS 20 Kelurahan Kebun Sirih Mimika Dilarang Coblos

Dia menyebut kecurangan ini dilakukan secara nyata oleh Tim Diyo dengan merampas basis suara dasarnya.

“Suara yang ada di DPR, Distrik Iniye, atas nama saya Nius Wakerwa itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan atas nama apapun,” tegasnya.

Kepala Suku Distrik Iniye, Yanes Telenggen, juga menjelaskan bahwa suara yang ada di Iniye adalah basis suara milik anggota DPRD terpilih.

“Sehingga suara yang sudah ada itu tidak boleh lagi dirampas dan bawa-bawa,” tegasnya.

Perampasan suara ini telah menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat di beberapa distrik sehingga mereka pun mendatangi tempat penginputan suara hasil pleno distrik di Gedung Gagayem, Jumat (29/11/2024), untuk melakukan aksi protes.

“Suara kami tidak sesuai harapan dan mufakat karena sebelum hari H atau tanggal 27 november 2024, seluruh masyarakat 32 distrik, 248 kampung telah memberikan hak suaranya kepada pasangan calon kandidat. Namun, apa yang rakyat sudah sepakati sebelum itu, tidak terjadi karena banyak perampasan suara NAMED dan yang terjadi hak suara kami dimainkan oleh beberapa oknum atas kepentingan pribadinya,” ungkap Yenes.

Baca Juga :  Ketua KPU Papua Tengah Monitoring Pelaksanaan Pemilu

“Tindakan perampasan ini sangat merugikan kesepakatan forum masyarakat tingkat kampung masing-masing yang punya hak suara, sehingga kami mau memberikan hak suara kami kepada Paslon nomor urut 01, Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge,” imbuhnya.

Untuk itu, Yenes mewakili masyarakat meminta kepada pihak yang berwenang agar segera mengusut persoalan ini sehingga hak suara masyarakat dapat segera dikembalikan.

“Kami dari 3 distrik; Iniye, Paro dan Mbuwa Kampung Arugia, kami minta kembalikan hak suara kami untuk kami memilih dan memberikan hak suara kami kepada pasangan calon nomor urut 01 Namia dan Obed,” pintanya.

Ketua Tim Pemenangan Named, Leri Gwijangge, mengatakan bahwa pesta demokrasi, baik Pileg maupun Pilkada, adalah pesta rakyat.

“Sehingga rakyat berhak memilih pemimpin mereka sesuai harapan kerinduan serta mufakat mereka di forum-forum masyarakat, bukan dipaksakan, dirampas oleh orang-orang tertentu ke satu tim kandidat pasangan calon,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kunjungi Resort Milik OAP di Nabire, Araminus Omaleng Dorong Penguatan Ekonomi dan Pariwisata Lokal
Fraksi Gerindra: Penghargaan Koperasi Awards Buat Mimika Tak Sesuai Realita Lapangan
DPRK Soroti Sengketa Tanah di Mimika: Jangan BPN Dimanfaatkan Mafia Tanah
Fraksi Gerakan Bersatu Desak Pemkab Mimika Wajibkan Perusahaan Prioritaskan OAP
Fraksi Eme Neme Yauware Desak Puskesmas 24 Jam dan Soroti Krisis Air Bersih di Mimika
DPRK Mimika Maklumi Ketidakhadiran Bupati, Berharap Hadir pada Sidang LKPJ Berikutnya
DPRK Mimika Soroti Realisasi Belanja 82 Persen, Bakal Evaluasi Eksekutif
Rencana Penerapan Ganjil-Genap Biosolar di Mimika Perlu Kajian yang Matang

Berita Terkait

Rabu, 9 September 2026 - 21:00 WIT

Kunjungi Resort Milik OAP di Nabire, Araminus Omaleng Dorong Penguatan Ekonomi dan Pariwisata Lokal

Kamis, 20 Agustus 2026 - 14:40 WIT

Fraksi Gerindra: Penghargaan Koperasi Awards Buat Mimika Tak Sesuai Realita Lapangan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 23:16 WIT

DPRK Soroti Sengketa Tanah di Mimika: Jangan BPN Dimanfaatkan Mafia Tanah

Jumat, 31 Juli 2026 - 04:48 WIT

Fraksi Gerakan Bersatu Desak Pemkab Mimika Wajibkan Perusahaan Prioritaskan OAP

Jumat, 31 Juli 2026 - 04:42 WIT

Fraksi Eme Neme Yauware Desak Puskesmas 24 Jam dan Soroti Krisis Air Bersih di Mimika

Berita Terbaru

Suasana workshop yang diselenggarakan oleh LMA Tsingwarop di Ballroom Hotel Horison Diana Timika, Jumat (25/9/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Organisasi

Kedaulatan Masyarakat Adat Tsingwarop di Tengah Arus Investasi

Jumat, 25 Sep 2026 - 18:43 WIT

Suasana kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban APBD 2026 di Aula Kantor BPKAD Mimika. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Pemerintahan

BPKAD Mimika Dorong APBD Tak Berhenti pada Serapan Anggaran

Jumat, 25 Sep 2026 - 17:34 WIT