NDUGA — Setelah hampir dua pekan mengungsi akibat konflik bersenjata, warga sipil dari Distrik Gearek dan Distrik Pasir Putih, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, mulai kembali ke kampung halaman mereka.
Pemulangan ini dilakukan menjelang perayaan Natal 2025, menyusul upaya kemanusiaan yang dilakukan Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama pemerintah daerah.
Untuk diketahui, gelombang pengungsian terjadi setelah insiden pengeboman dari udara yang diduga dilakukan aparat keamanan di Distrik Gearek pada 12 Desember 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peristiwa tersebut memaksa warga meninggalkan kampung mereka dan mengungsi ke sejumlah wilayah, termasuk Kampung Yunusugu di Kabupaten Asmat serta ibu kota Kabupaten Nduga, Keneyam.
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, mengatakan pemulangan mulai berlangsung setelah tim kemanusiaan memasang baliho kemanusiaan di Distrik Gearek dan Distrik Pasir Putih sebagai simbol jaminan keamanan bagi warga sipil.
“Setelah tim kemanusiaan, Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, melakukan pemasangan baliho di Distrik Gearek dan Distrik Pasir Putih, masyarakat yang mengungsi di Kampung Yunusugu, Kabupaten Asmat telah kembali pada 18 Desember 2025 ke Distrik Pasir Putih, dan menempati kembali rumah-rumah mereka,” ujar Theo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).
Rindu Rayakan Natal di Kampung
Pada 22 Desember 2025, Bupati Nduga, Yoas Beyon, mengunjungi 71 pengungsi asal Distrik Gearek yang masih bertahan di halaman SD Inpres Keneyam.
Dalam pertemuan tersebut, para pengungsi menyampaikan harapan agar dapat segera kembali ke kampung halaman untuk merayakan Natal.
Salah seorang ibu pengungsi, yang enggan disebutkan namanya, menceritakan secara rinci kepada Bupati bagaimana kronologi penyerangan itu terjadi.
Ibu itu juga menegaskan bahwa para pengungsi tidak ingin merayakan Natal di pengungsian.
“Kami rindu mengikuti Natal di kampung kami sendiri. Kami harap anak Bupati melakukan upaya untuk pemulangan kami sehingga kami bisa pulang mengikuti Natal di sana (Distrik Gearek),” harap ibu tersebut.
Pada kesempatan itu, Theo Hesegem turut menjelaskan kepada Bupati tentang perjalanan tim kemanusiaan dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka pemulangan pengungsi serta pemasangan baliho.
“Memang pengungsi harus kembali ke daerah asalnya, karena setelah kami bertemu dengan pengungsi, pada 15 Desember 2025, mereka juga sampaikan ingin mengikuti Natal di kampung mereka sendiri,” kata Theo.
“Sehingga kami beharap kepada Bapak Bupati untuk segera mengambil langka supaya mereka pulang dan mengikuti Natal di kampunnya. Kami berharap di sana aman, setelah tim kemanusiaan melakukan pemasangan baliho,” imbuhnya.
Pemerintah Daerah Fasilitasi Pemulangan
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Nduga, Yoas Beyon, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang terjadi di Distrik Gearek. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga karena baru dapat hadir langsung akibat agenda pemerintahan di Jakarta.
“Saya berharap mungkin besok tanggal 23 Desember 2025, bapak ibu sudah bisa kembali mengikuti Natal di sana (Gearek). Nanti perjalanan ini diatur baik sehingga masyarakat kembali ke kampung tanpa masalah. Kami pun senang kalau masyarakat berada di tempat dan beraktifitas dengan tenang,” ujar Yoas.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kabupaten Nduga menyerahkan bantuan dana sebesar Rp200 juta untuk memfasilitasi pemulangan para pengungsi ke Distrik Gearek.
Laporan Dugaan Kekerasan Diserahkan
Di waktu yang sama, sebuah laporan hasil investigasi dugaan penyerangan oleh aparat keamanan di Distrik Gearek pada 12 Desember 2025 pun diserahkan kepada Bupati Nduga.
Laporan itu disusun oleh Tim Kemanusiaan Gearek yang terdiri dari YKKMP, DPRK Nduga, dan Pemerintah Kabupaten Nduga, yang dipimpin langsung oleh Theo Hesegem.
Sesuai kesepakatan bersama, pemulangan 71 pengungsi dijadwalkan pada 23 Desember 2025. Mereka akan melipat tenda pengungsian dan berjalan menuju titik batas antara Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga sebelum melanjutkan perjalanan ke Distrik Gearek.
Seruan Evaluasi Konflik Papua
YKKMP menyerukan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta TNI dan Polri segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konflik bersenjata di Tanah Papua yang terus berdampak pada warga sipil.
Menurut data Human Rights Monitor (HRM), jumlah pengungsi internal di Papua mencapai sekitar 103 ribu jiwa. Theo Hesegem menegaskan, persoalan pengungsi tidak bisa dianggap sepele karena menjadi sorotan komunitas internasional.
“Pemasangan baliho kemanusiaan dan pemulangan pengungsi yang dilakukan di sejumlah wilayah merupakan inisiatif lembaga secara mandiri, tanpa dukungan pemerintah, semata-mata demi kepentingan kemanusiaan. Inisiatif ini diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak yang berkepentingan di Tanah Papua,” tandasnya.
“Selain di Kabupaten Nduga, YKKMP juga tengah melakukan upaya pemulangan pengungsi di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo, sebagai bagian dari upaya pemulihan kehidupan masyarakat dan rehabilitasi citra Indonesia di mata internasional,” pungkasnya.
