Pengungsi Nduga Dinilai Terabaikan, Pemerintah Diminta Bertindak Serius

Endy Langobelen

Senin, 23 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Intan Gwijangge, seorang hamba Tuhan muda asal Nduga sekaligus pemerhati kemanusiaan, mendatangi warga pengungsi di Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. (Foto: Tangkapan layar video)

Intan Gwijangge, seorang hamba Tuhan muda asal Nduga sekaligus pemerhati kemanusiaan, mendatangi warga pengungsi di Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. (Foto: Tangkapan layar video)

WAMENA – Kondisi warga pengungsi asal Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang tersebar di sejumlah titik di Wamena dan sekitarnya kembali menjadi sorotan.

Minimnya pemenuhan kebutuhan dasar hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai tidak berjalan optimal memunculkan keprihatinan mendalam dari kalangan pemerhati kemanusiaan.

Intan Gwijangge, seorang hamba Tuhan muda asal Nduga sekaligus pemerhati kemanusiaan, menyampaikan langsung kondisi tersebut melalui sebuah pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nduga.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Mohon maaf, saya bicara sedikit demi nasib warga pengungsi Nduga. Saya bicara jujur di sini sesuai kajian saya di lapangan, bukan saya bicara omong kosong alias hoaks,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Galeripapua.com, Senin (23/3/2026)

Intan mengaku telah melihat langsung kondisi para pengungsi yang berada di sejumlah lokasi, seperti Muliama, Tikilmo-Welisi, dalam Kota Wamena, hingga wilayah Keneyam, Nogolaid atas dan bawah, serta daerah sekitarnya.

Ia menilai, kehadiran pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya melihat keadaan warga kita di Muliama, Tikilmo-Welisi, dalam Kota Wamena dan sekitarnya, dan tidak hanya di Wamena tetapi di Keneyam di belakang pasar baru, Nogolaid atas dan Nogolaid bawah dan sekitarnya. Satu kebutuhan dasar pun belum dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri walaupun sering Pemerintah Nduga kunjungi secara langsung,” ungkapnya.

Baca Juga :  Bentrok Antarpemuda Pecah di Gorong-Gorong Timika

Lebih lanjut, Intan juga menyinggung soal anggaran penanganan pengungsi yang disebut pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Nduga pada tahun 2020.

“Tahun 2020 yang lalu saya pernah ketemu dengan Ketua DPRD Nduga dalam hal ini Bapak Ikabus Gwijangge untuk memberitahukan kondisi masyarakat. Waktu itu beliau sampaikan bahwa pemerintah telah anggarkan Rp10 miliar atas nama pengungsi. Namun, sayangnya Rp10 miliar tesebut tidak satu persen pun datang kepada masyarakat pengungsi,” tegasnya.

Menurutnya, sejak tahun 2018 hingga 2025, pemerintah daerah belum memberikan pelayanan dasar yang layak bagi para pengungsi.

Ia merinci kebutuhan mendasar yang hingga kini belum terpenuhi, yakni penerangan, akses air bersih, serta tempat tinggal yang layak.

“Sejak tahun 2018-2025 Pemerintah Nduga tidak memberikan pelayanan yang paling dasar atau kebetuhan yang paling dasar bagi masyarakat pengungsi yaitu lampu, air bersih, dan rumah yang layak,” katanya.

Selain itu, Intan juga menyoroti kondisi anak-anak pengungsi yang terlantar dari sisi pendidikan. Ia menyebut, banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak selama berada di pengungsian.

Baca Juga :  Enam Tahun Kematian Pendeta Yeremia, KontraS Pertanyakan Rantai Komando

Tak hanya itu, ia juga menilai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Nduga tidak bekerja secara maksimal dan tidak memiliki data yang jelas dalam penanganan pengungsi.

“Beberapa dinas di Kabupaten Nduga kerjanya tidak terdata dan tidak serius dalam tugas dan tanggung jawabnya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Penanggulangan Bencana,” ujarnya.

Ia menambahkan, dampak dari lemahnya pelayanan tersebut sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak warga yang meninggal tanpa penanganan medis, ibu melahirkan tanpa tenaga kesehatan, serta anak-anak yang kehilangan hak pendidikan.

“Karena banyak orang mati tanpa mendapatkan obat, banyak anak-anak sekolah yang sudah lanjut usia, dan banyak ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di tempat-tempat pengungsian ini. Sesungguhnya, posyandu darurat, pendidikan darurat, pos tanggap darurat harus ada di tempat-tempat pengungsian, karena kami warga Nduga statusnya masih pengungsi,” lanjutnya.

Intan berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara seperti sembako.

“Harapan saya, ke depan pemerintah mohon berikan bantuan yang sifatnya permanen tidak hanya sembako. Karana sembako makanan itu habis dalam sehari tetapi bantuan permanen adalah beberapa kebutuhan di atas,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Istri Muchsin Muchtar Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati Puncak Atas Bantuan Evakuasi dan Penanganan Medis Suaminya
Kepala Suku Besar Damal Nikolas Alome Ajak Keluarga Hindari Konflik dan Jaga Keamanan Wilayah
Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua
Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi
AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News
KNPB Timika Desak Peninjauan Perjanjian Roma dan Referendum Papua
OPM Bantah 4 Orang yang Serahkan Senjata di Puncak Jaya Anggotanya
Enam Tahun Kematian Pendeta Yeremia, KontraS Pertanyakan Rantai Komando

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 15:36 WIT

Istri Muchsin Muchtar Ucapkan Terima Kasih kepada Bupati Puncak Atas Bantuan Evakuasi dan Penanganan Medis Suaminya

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:39 WIT

Kepala Suku Besar Damal Nikolas Alome Ajak Keluarga Hindari Konflik dan Jaga Keamanan Wilayah

Minggu, 18 Oktober 2026 - 01:54 WIT

Koalisi Sipil Desak Pemerintah Indonesia Buka Akses Pemantauan Internasional ke Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 20:33 WIT

Kepala Suku Damal Imbau Masyarakat Kibogolome Jaga Persatuan dan Tidak Terprovokasi

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:27 WIT

AJI Kecam Kasatpol PP Raja Ampat yang Diduga Maki Jurnalis Wahana News

Berita Terbaru

Trainer Ricky Purnamahadi mengawasi peserta saat mengikuti uji praktik sertifikasi kompetensi skema Pengolah Gambar Digital di Papua Youth Creative Hub, ISBI Tanah Papua, Jayapura, Papua, Selasa, 17 November 2026. Galeripapua/ Istimewa

Event

Kementerian Ekraf Sertifikasi 29 Fotografer di Jayapura

Kamis, 19 Nov 2026 - 22:16 WIT