WAMENA – Kondisi warga pengungsi asal Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, yang tersebar di sejumlah titik di Wamena dan sekitarnya kembali menjadi sorotan.
Minimnya pemenuhan kebutuhan dasar hingga layanan kesehatan dan pendidikan yang dinilai tidak berjalan optimal memunculkan keprihatinan mendalam dari kalangan pemerhati kemanusiaan.
Intan Gwijangge, seorang hamba Tuhan muda asal Nduga sekaligus pemerhati kemanusiaan, menyampaikan langsung kondisi tersebut melalui sebuah pernyataan terbuka yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nduga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mohon maaf, saya bicara sedikit demi nasib warga pengungsi Nduga. Saya bicara jujur di sini sesuai kajian saya di lapangan, bukan saya bicara omong kosong alias hoaks,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Galeripapua.com, Senin (23/3/2026)
Intan mengaku telah melihat langsung kondisi para pengungsi yang berada di sejumlah lokasi, seperti Muliama, Tikilmo-Welisi, dalam Kota Wamena, hingga wilayah Keneyam, Nogolaid atas dan bawah, serta daerah sekitarnya.
Ia menilai, kehadiran pemerintah belum mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya melihat keadaan warga kita di Muliama, Tikilmo-Welisi, dalam Kota Wamena dan sekitarnya, dan tidak hanya di Wamena tetapi di Keneyam di belakang pasar baru, Nogolaid atas dan Nogolaid bawah dan sekitarnya. Satu kebutuhan dasar pun belum dipenuhi oleh pemerintah itu sendiri walaupun sering Pemerintah Nduga kunjungi secara langsung,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Intan juga menyinggung soal anggaran penanganan pengungsi yang disebut pernah disampaikan oleh Ketua DPRD Nduga pada tahun 2020.
“Tahun 2020 yang lalu saya pernah ketemu dengan Ketua DPRD Nduga dalam hal ini Bapak Ikabus Gwijangge untuk memberitahukan kondisi masyarakat. Waktu itu beliau sampaikan bahwa pemerintah telah anggarkan Rp10 miliar atas nama pengungsi. Namun, sayangnya Rp10 miliar tesebut tidak satu persen pun datang kepada masyarakat pengungsi,” tegasnya.
Menurutnya, sejak tahun 2018 hingga 2025, pemerintah daerah belum memberikan pelayanan dasar yang layak bagi para pengungsi.
Ia merinci kebutuhan mendasar yang hingga kini belum terpenuhi, yakni penerangan, akses air bersih, serta tempat tinggal yang layak.
“Sejak tahun 2018-2025 Pemerintah Nduga tidak memberikan pelayanan yang paling dasar atau kebetuhan yang paling dasar bagi masyarakat pengungsi yaitu lampu, air bersih, dan rumah yang layak,” katanya.
Selain itu, Intan juga menyoroti kondisi anak-anak pengungsi yang terlantar dari sisi pendidikan. Ia menyebut, banyak anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak selama berada di pengungsian.
Tak hanya itu, ia juga menilai sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Nduga tidak bekerja secara maksimal dan tidak memiliki data yang jelas dalam penanganan pengungsi.
“Beberapa dinas di Kabupaten Nduga kerjanya tidak terdata dan tidak serius dalam tugas dan tanggung jawabnya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Penanggulangan Bencana,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak dari lemahnya pelayanan tersebut sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak warga yang meninggal tanpa penanganan medis, ibu melahirkan tanpa tenaga kesehatan, serta anak-anak yang kehilangan hak pendidikan.
“Karena banyak orang mati tanpa mendapatkan obat, banyak anak-anak sekolah yang sudah lanjut usia, dan banyak ibu-ibu melahirkan tanpa bantuan tenaga medis di tempat-tempat pengungsian ini. Sesungguhnya, posyandu darurat, pendidikan darurat, pos tanggap darurat harus ada di tempat-tempat pengungsian, karena kami warga Nduga statusnya masih pengungsi,” lanjutnya.
Intan berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, bukan sekadar bantuan sementara seperti sembako.
“Harapan saya, ke depan pemerintah mohon berikan bantuan yang sifatnya permanen tidak hanya sembako. Karana sembako makanan itu habis dalam sehari tetapi bantuan permanen adalah beberapa kebutuhan di atas,” pungkasnya.
