MIMIKA — Penyelundupan minuman keras (miras) ilegal kronis terus mengalir melalui infrastruktur transportasi utama di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Modus operandi peredaran minuman keras ilegal ini tercatat paling banyak masuk lewat jalur laut selama satu dekade terakhir. Bahkan, terkadang jalur udara pun ikut menjadi sasarannya.
Aparat kepolisian mengidentifikasi Pelabuhan Laut Poumako dan Bandar Udara Mozes Kilangin sebagai dua episentrum utama masuknya pasokan miras ilegal ke wilayah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini memicu desakan komprehensif untuk merombak strategi penegakan hukum dan penanganan dampak sosial di salah satu pusat ekonomi Papua ini.
Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, menyatakan bahwa pola ini menunjukkan konsistensi yang tidak berubah sejak sepuluh tahun lalu, memanfaatkan celah pada pengawasan batas wilayah.
“Dua tempat ini saja yang jadi peredaran utama. Kalau kita larang total, mungkin agak sulit karena kejahatan ini sudah ada sejak manusia ada di bumi. Yang perlu kita lakukan adalah meminimalisir,” kata Jermias di Mapolres Mimika, Senin (15/6/2026).
Guna memutus rantai pasokan tersebut, Jermias mendesak dibentuknya koalisi taktis inter-agensi secara berkala yang melibatkan Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Daerah, hingga DPR Kabupaten Mimika.
Korelasi Pengangguran dan Kriminalitas
Selain fokus pada pengetatan jalur logistik, kepolisian menyoroti indikator makroekonomi lokal, khususnya tingginya angka pengangguran di kalangan generasi muda, sebagai katalis meningkatnya konsumsi miras ilegal dan angka kriminalitas jalanan.
Sebagai langkah intervensi jangka pendek, kepolisian menginisiasi tiga turnamen mini soccer dari tingkat SD hingga SMA guna mengalihkan aktivitas kelompok rentan.
Namun, Jermias menegaskan perlunya kebijakan struktural yang lebih masif dari pemerintah daerah.
“Saya berharap Pemda memikirkan event tingkat daerah, mungkin pekan olahraga kabupaten. Buat anak-anak ini sibuk dengan kegiatan positif agar konsentrasi mereka terpecah dari hal-hal negatif,” ujarnya.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengakui adanya kegagalan struktural dalam penyediaan ruang publik dan wadah retensi bakat bagi populasi muda, yang pada akhirnya memicu eskalasi gangguan keamanan.
“Kami sadar, aktivitas negatif anak muda sekarang terjadi karena bakat mereka tidak tersalurkan dengan baik,” aku Emanuel.
Emanuel menambahkan, dampak dari akumulasi energi kepemudaan yang tidak terkelola ini telah meluas ke sektor keamanan kota.
Manifestasinya terlihat pada maraknya aksi vandalisme terhadap infrastruktur publik di Kota Timika hingga ekspansi peredaran obat-obatan terlarang (narkotika).
Merespons krisis tersebut, Emanuel menyatakan akan segera melakukan koordinasi tingkat tinggi dengan Bupati Mimika guna menyusun regulasi dan aksi terpadu berdasarkan rekomendasi kepolisian.
“Kita mohon dukungan terus untuk kolaborasi. Sinergisitas pemberantasan ini harus ditingkatkan secara bersama sehingga jalan seirama dan terpadu,” pungkasnya.
