MIMIKA – Fraksi Eme Neme Yauware DPRK Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika segera membuka layanan 24 jam di sejumlah puskesmas strategis untuk mengurangi penumpukan pasien di RSUD Mimika.
Fraksi juga meminta persoalan air bersih yang hingga kini belum tuntas segera diselesaikan melalui penyusunan master plan terpadu.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Eme Neme Yauware, Darwin Kurnia Rombe, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang II DPRK Mimika terkait LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Darwin mengatakan Fraksi Eme Neme Yauware mengapresiasi langkah pemerintah menambah layanan dokter spesialis dan subspesialis serta rencana memanfaatkan puskesmas untuk mengurangi antrean pasien di RSUD.
Namun, menurutnya, langkah itu harus dibarengi dengan pelayanan puskesmas selama 24 jam.
“Fraksi Eme Neme Yauware memandang perlu dilakukannya pelayanan Puskesmas tertentu 24 jam sehingga tidak terjadi penumpukan di RSUD,” katanya.
Selain pelayanan kesehatan, Fraksi Eme Neme Yauware juga menyoroti persoalan air bersih yang dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang nyata.
Pihaknya meminta pemerintah segera menyusun master plan pengelolaan air bersih, mengevaluasi instalasi pengolahan air (IPA) dan jaringan distribusi, serta mengalokasikan anggaran prioritas agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
Fraksi juga meminta Dinas Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap sistem penempatan tenaga medis.
Menurut Darwin, distribusi tenaga kesehatan perlu ditata ulang agar tidak terjadi penumpukan di satu fasilitas kesehatan, sementara wilayah lain masih kekurangan tenaga medis.
“Perlu dilakukan pemetaan ulang beban kerja yang adil sehingga tenaga kesehatan terdistribusi secara proporsional sesuai kebutuhan RSUD, puskesmas di perkotaan, maupun fasilitas kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman,” ujarnya.
Di bidang ekonomi, Fraksi Eme Neme Yauware menilai manfaat program pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya dirasakan Orang Asli Papua (OAP), khususnya masyarakat Amungme dan Kamoro.
Pemerintah diminta memperbarui data pelaku UMKM, mengevaluasi efektivitas program yang berjalan, serta memperkuat pelatihan dan pembinaan usaha secara berkelanjutan.
Sementara itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan, fraksi mengapresiasi pembentukan tim khusus dan pemadanan data penerima bantuan.
Namun pemerintah diminta terus mengoordinasikan data agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
Fraksi Eme Neme Yauware juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tahun 2026 harus ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam penyampaian secara lisan, Darwin turut mengusulkan agar Bupati Mimika segera mendefinitifkan sejumlah pejabat yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt), termasuk Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRK.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Eme Neme Yauware menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Fraksi Eme Neme Yauware akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dengan memberikan dukungan terhadap program-program yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, kritis, dan konstruktif,” kata Darwin.
