SORONG – Sejumlah pemuda adat Papua menggelar demonstrasi di Sorong, Papua Barat Daya, pada Rabu, 2 September 2026. Mereka menuntut pembubaran PAPEDA Summit 2026 yang berlangsung 2-4 September 2026. Mereka menuding forum yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu hanya menjadi alat legitimasi proyek strategis nasional yang merampas tanah adat Papua.
Salah satu pemuda adat Maybrat, Yosep Nauw mengatakan aksi tersebut dilakukan secara spontan dan tidak mengatasnamakan lembaga atau organisasi tertentu.”Kami ini sebagai orang asli Papua, yang punya tanah adat, punya hutan, punya air, semuanya itu kami punya,” kata Yosep ketika dihubungi Galeripapua, Kamis, 3 Septmber 2026
Menurut Yosep, salah satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah agenda perdagangan karbon yang dibahas dalam Papeda Summit. Dalam jadwal resmi kegiatan, isu karbon memang menjadi salah satu agenda, termasuk sesi Karbon Hijau dan Karbon Biru dengan rencana keluaran berupa skema pasar karbon berbasis komunitas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Yosep mempertanyakan siapa yang akan memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon apabila hutan adat dijadikan bagian dari skema tersebut. “Kalau misalnya penjualan karbon ini, siapa yang untung dari hasil penjualan karbon?” tuturnya.
Ia mengatakan sejumlah kegiatan dengan isu perlindungan hutan, masyarakat adat dan lingkungan sebelumnya telah digelar di Papua. Namun, dia menilai kegiatan-kegiatan tersebut belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat adat, khususnya dalam perlindungan hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
“Sudah berapa kali kegiatan seperti ini dilakukan di Jayapura dan tempat lain dengan nama yang berbeda-beda. Tapi apa yang masyarakat dapat?” kata Yosep.
Yosep juga menyoroti kerusakan hutan yang menurut dia terus terjadi akibat aktivitas pembangunan dan investasi berskala besar. Ia menyebut sejumlah wilayah di Papua, termasuk Merauke dan beberapa daerah di Sorong Selatan, sebagai contoh wilayah yang menghadapi tekanan terhadap hutan dan tanah adat.
Dia meminta pemerintah memastikan pembangunan tidak mengorbankan hutan dan wilayah adat. “Jangan sampai hutan kami sudah habis, lalu sekarang baru bicara perlindungan hutan,” ujarnya.
Kekhawatiran lain Yosep adalah kemungkinan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon tidak diterima langsung oleh masyarakat adat sebagai pemilik wilayah. Ia mempertanyakan apabila penerimaan dari karbon nantinya dikelola melalui pemerintah daerah, lembaga masyarakat atau organisasi lain, sementara masyarakat pemilik wilayah tidak mendapatkan manfaat yang sepadan.
“Jangan sampai uangnya masuk ke APBD, masuk ke lembaga masyarakat, masuk ke NGO, tetapi pemilik tanah tidak mendapatkan apa-apa,” katanya.
Yosep juga mempertanyakan penggunaan istilah masyarakat atau komunitas dalam pengelolaan karbon. Menurut dia, masyarakat adat telah memiliki hubungan dan aturan sendiri dalam mengelola hutan dan wilayah adat.
“Kenapa harus ada komunitas lagi yang mengelola? Kami ini sudah punya hutan, sudah punya tanah. Kami yang punya,” ujarnya.
Yosep bahkan menyebut forum tersebut sebagai bentuk “penjajahan gaya baru”. Pernyataan itu ia sampaikan karena menilai sejumlah pihak yang menurutnya berkaitan dengan kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Papua justru dihadirkan sebagai pembicara dalam forum tersebut.
“Apa yang mereka bisa kasih kepada masyarakat? Kalau selama ini hutan kami rusak, kemudian mereka datang bicara tentang perlindungan hutan, kami mempertanyakan itu,” kata Yosep.
Pemuda adat Suku Moi, Ayub Paa, menyebut PAPEDA Summit sebagai bentuk eksploitasi model baru terhadap orang asli Papua. Ia mempersoalkan kehadiran Zulkifli Hasan sebagai keynote speaker yang disebutnya bertanggung jawab atas kebijakan perampasan tanah adat di Merauke semasa menjabat Menteri Kehutanan. “Perampok berlindung di balik narasi masyarakat adat,” ujar Ayub.
Ia mengkritik puluhan lembaga swadaya masyarakat peserta PAPEDA Summit yang dinilai menjadikan masyarakat adat sekadar objek riset dan pencarian dana donor tanpa memberi penyelesaian konkret atas konflik lahan di lapangan. “Mereka datang mengambil data, foto, dan video, lalu pergi. Persoalan konflik tanah masyarakat di bawah tidak pernah selesai,” tegasnya.
Ayub menyoroti insiden penembakan tiga warga sipil di Maybrat yang terjadi di wilayah pendampingan salah satu lembaga yang juga tercantum dalam agenda PAPEDA Summit. Menurutnya, lembaga itu absen mendampingi korban.
Pemuda Suku Moi itu turut mempersoalkan kewajiban membayar biaya pendaftaran Rp300.000 untuk mengikuti Summit. Ayub menilai hal itu kontradiktif dengan klaim forum sebagai ruang partisipasi masyarakat adat. “Bicara masyarakat adat punya barang, tapi mereka mau ikut bicara harus bayar Rp300.000. Ini kacau,” ujarnya.
Ayub menyebut kasus masyarakat adat Suku Moi sebagai bukti bahwa janji kolaborasi negara dengan masyarakat adat hanya retorika. Meski menang gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pencabutan izin konsesi sawit di Kabupaten Sorong, tanah itu tidak dikembalikan. Sebaliknya, muncul konsesi baru atas nama PT Papua Agri Mandiri. “Seperti drum kosong, bunyinya nyaring, tidak ada isinya,” kata Ayub.
Sebelumnya, Dalam siaran pers yang diterima Galeripapua.com, Selasa (2/9/2026), Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, pada pembukaan forum menegaskan PAPEDA Summit harus menghasilkan dampak nyata, bukan berhenti sebagai pertemuan.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mempercepat pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya menyangkut wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegasnya.
Lima Agenda Strategis
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, melaporkan sekitar 1.030 peserta mengikuti kegiatan tersebut.
Forum ini memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut; pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal.
Selain itu, forum membahas penguatan kedaulatan pangan dan energi serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.
Selama tiga hari, pembahasan dibagi dalam tiga tema besar. Hari pertama mengangkat tema “Kepemimpinan dan Komitmen” yang berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hari kedua bertema “Masyarakat Adat dan Ekosistem”, dengan fokus pada kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut.
Sementara hari ketiga mengusung tema “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan” yang membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif, dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi terdiri atas lima sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta mitra pembangunan.
PAPEDA Summit juga dilengkapi PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, dan sejumlah inisiatif berbasis komunitas.
Forum ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan tiga hari di Sorong, tetapi menghasilkan kolaborasi konkret untuk menjaga kekayaan alam Tanah Papua sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup dan menjaga wilayah tersebut.
