Vebian Magal: Demo 18 April Bukan Berasal dari Amungme – Kamoro dan Suku Kekerabatan di Mimika

Ahmad

Senin, 15 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur YPMAK, Vebian Magal, didampingi sejumlah kepala suku dari suku kerabat di Mimika saat jumpa pers di Kantor YPMAK, Jalan Yos Soedarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024). (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

i

Direktur YPMAK, Vebian Magal, didampingi sejumlah kepala suku dari suku kerabat di Mimika saat jumpa pers di Kantor YPMAK, Jalan Yos Soedarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024). (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

MIMIKA – Yayasan Pengembangan Masyarakat Adat Amungme dan Kamoro (YPMAK) serta perwakilan lima suku kekerabatan di Mimika menanggapi adanya isu demonstrasi yang akan dilakukan pada 18 April 2024 mendatang.

Direktur YPMAK, Vebian Magal, didampingi beberapa kepala suku dan perwakilan suku kekerabatan menegaskan bahwa oknum kelompok yang ingin melalukan demo terkait pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika.

Ia juga menyatakan, kelompok itu bukan berasal dari lima suku kekerabatan di Mimika.

“Mereka hanya kelompok yang memiliki kepentingan tertentu dan mengklaim mewakili serta mengatasnamakan masyarakat,” tegas Vebian Magal pada jumpa pers bersama awak media di Kantor YPMAK, di Jalan Yos Soedarso, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/4/2024).

Semua orang diminta dewasa dalam menyikapi hal tersebut sehingga proses pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tetap berjalan dan tidak terganggu.

Selain itu, Vebian membantah adanya isu yang dinilainya tidak benar tentang YPMAK yang disampaikan oleh kelompok tersebut.

Baca Juga :  Cegah DBD, Freeport Indonesia Bantu 6.000 Vaksin Qdenga untuk Mimika

“Apakah mereka (oknum yang membentuk kelompok tertentu) merasakan (dana 1 persen dan mengelolanya) ini sudah dewasa lalu meminta pemerataan atau hanya karena kepentingan tertentu?” Tanya Vebian Magal.

Adapun pengelolaan dana qkemitraan 1 persen merupakan langkah penyelamatan yang ditempuh oleh PT Freeport Indonesia melalui peralihan bentuk Lembaga ke Yayasan yang terjadi di YPMAK.

Peralihan bentuk lembaga ke yayasan diterangkan Vebian Magal terjadi lantaran banyak aset yang dulunya mencatut nama pribadi dan bukannya institusi.

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran pun disebut Vebian Magal tidak dilakukan dengan baik.

“Hanya saja Freeport tidak terbuka soal itu kenapa bisa terjadi (peralihan bentuk lembaga ke yayasan),” lanjut Vebian.

Lebih lanjut, dirinya menegaskan jika kelompok yang ingin melakukan demo pada 18 April nanti menginginkan adanya evaluasi, maka hal itu bisa dilakukan dengan catatan dirinya sebagai direktur ingin kembali melanjutkan masa kepemimpinannya.

Baca Juga :  Bupati Mimika Temui Pendemo di Kantor Dishub

“Untuk saat ini, (saya) belum menyatakan apa-apa. Maka dari itu semua orang mendukung proses seleksi yang dilakukan tim seleksi yang saat ini berjalan sehingga tidak menganggu proses pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Vebian.

Meskipun begitu, ia tetap mempertanyakan tujuan dari rencana dilakukannya demo.

“Atas dasar apa dan evaluasi apa yang ingin dilakukan serta letak dimana permasalahannya,” sebutnya.

Vebian menegaskan jika demo tetap berjalan nanti, maka pihaknya akan meminta kepolisian untuk menangkap para demonstran.

Sementara itu, Kepala Suku Nduga, Elipanus Susareat; Wakil Kepala Suku Mee, Deki Tenouye; Tokoh masyarakat Suku Damal, Yohanis Magai; Perwakilan Suku Dani, Yakobus Kogoya; dan Sekretaris Suku Moni, Beatrix Songgonau, menyepakati apa yang disampaikan Vebian Magal.

Kelimanya menegaskan ada jalur yang mestinya ditempuh oleh kelompok tersebut jika ingin melalukan evaluasi tanpa harus melakukan aksi demo.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua
Masyarakat Adat di Mimika Barat Jauh Tolak Sawit PT TAS, Soroti Ancaman Ruang Hidup
Aksi Damai di Mimika, Massa Tuntut Percepatan Penanganan Konflik Kwamki Narama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:36 WIT

Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:15 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT