MIMIKA — Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika mulai membuka ruang kolaborasi riset dan inovasi dengan melibatkan perguruan tinggi di daerah.
Langkah awal itu ditandai melalui pertemuan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (Forkom PPTS) yang digelar di lantai 3 Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Mimika, Jumat (30/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, dan dihadiri para rektor serta perwakilan perguruan tinggi swasta di Timika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan ini menjadi forum silaturahmi perdana antara BRIDA sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) baru dengan dunia akademik di Mimika.
Pertemuan tersebut disambut positif oleh pimpinan perguruan tinggi. Selama ini, perguruan tinggi swasta di Mimika dinilai belum dilibatkan secara optimal dalam kegiatan riset, penelitian, maupun perumusan inovasi daerah.
Rektor Institut Jembatan Bulan, Dr. Tharsisius Pabendon, menyebut pertemuan ini sebagai momentum awal harmonisasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi.
Menurutnya, minimnya keterlibatan perguruan tinggi dalam kebijakan pemerintahan merupakan ironi, mengingat banyak lulusan dan dosen di Mimika memiliki kualitas yang mumpuni namun belum diberdayakan secara maksimal.
“Misalnya banyak kan dari perguruan tinggi ini, misalnya dari kami ya, tenaga pengajar (Dosen) kan cukup berkualifikasi dan pada dasarnya semua dosen yang bersertifikassi punya kualifikasi penelitian yang memadai, karena tidak mungkin diberi penghargaan sertifikasi sebagai dosen kalau dia tidak mampu melakukan penelitian, dan itu menjadi tugas rutin,” jelas Tharsisius.
Ia menegaskan, kerja sama yang terbangun antara BRIDA dan perguruan tinggi berpotensi menghasilkan dampak besar, baik dari sisi produk riset maupun efisiensi kebijakan pembangunan.
Tharsisius juga menyampaikan bahwa perguruan tinggi di Mimika memiliki jejaring dengan kampus ternama di Indonesia serta tenaga ahli yang siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk dalam kajian-kajian strategis.
Sementara itu, Plt. Kepala BRIDA Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, mengatakan pertemuan tersebut merupakan langkah awal membangun komunikasi dan kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
Menurut Slamet, penguatan riset dan inovasi daerah membutuhkan sinergi antara birokrasi dan dunia akademik agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami tahu mahasiswa-mahasiswi lulusan (perguruan tinggi) sini juga rata-rata secara kualitas bagi saya—saya tidak ragukan karena saya bisa buktikan, dan setelah kita didik juga anaknya bagus jadi bisa bekerja dengan maksimal,” kata Slamet.
Ia mengakui, sebagai OPD baru, BRIDA masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Namun demikian, pihaknya berkomitmen mematangkan perencanaan teknis dengan melibatkan masukan dan gagasan dari perguruan tinggi.
“Jadi memang secara kemampuan, man power dan juga pembiayaan masih sangat terbatas lah, tapi berikutnya kita akan maksimalkan itu sehingga dunia kampus dunia penelitian itu bisa inline lah dengan kebutuhan pemerintah daerah, khususnya jajaran birokrasi yang muaranya adalah bagaimana kita bisa menjawab ekspektasi, harapan masyarakat dan bagaimana bisa membawa Mimika lebih baik ke depan,” tegasnya.
Slamet menekankan pentingnya peran akademisi dalam riset dan inovasi daerah. Meski hasil penelitian bisa beragam, menurutnya, setiap kajian dapat menjadi rujukan, referensi, maupun arsip kebijakan di masa mendatang.
Terlebih, BRIDA Kabupaten Mimika pada tahun ini akan menyusun masterplan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
“Kami juga tadi menggagas untuk kami akan upayakan pertemuan rutin, jadi setiap dua bulan sekali sehingga komunikasi jadi lebih baik antara dunia akademis dengan kita yang di birokrasi,” tutur Slamet.
“Tentunya kita menyikapi setiap perkembangan dinamika di masyarakat, terus bagaimana didekatkan dengan dunia akademis dan bagaimana implementatifnya itu dilibatkan dalam suatu kebijakan,” pungkasnya.
