MIMIKA – Stabilitas ekonomi Kabupaten Mimika tengah menghadapi ujian serius. Penurunan drastis produksi PT Freeport Indonesia (PTFI) berdampak langsung pada pendapatan daerah dan memicu potensi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp600 miliar pada tahun anggaran 2026.
Tekanan fiskal ini terutama disebabkan oleh anjloknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan. Dari proyeksi awal sebesar Rp1,9 triliun, realisasi kini diperkirakan hanya mencapai Rp1,1 triliun.
Kondisi tersebut kembali menegaskan tingginya ketergantungan ekonomi Mimika terhadap sektor ekstraktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski demikian, Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal untuk meredam dampak tersebut melalui pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
“Secara angka memang ada selisih, tapi SILPA kita masih cukup untuk menutupi,” tegas Johannes, Senin, 20 April 2026.
Di tengah tekanan tersebut, Pemkab Mimika mulai mempercepat langkah diversifikasi ekonomi. Strategi “jemput bola” dilakukan dengan membuka peluang pasar internasional melalui kerja sama dengan International Business Association (IBA) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Salah satu langkah konkret adalah rencana pembukaan kantor perwakilan di Batam yang diproyeksikan menjadi pintu ekspor bagi produk unggulan daerah.
Komoditas lokal seperti buah merah, kopi Papua, hingga kerupuk tambelo kini dipersiapkan untuk masuk ke pasar global. Upaya ini mulai menunjukkan progres setelah BNI 46 menjalin kontrak pasokan kopi dari Mimika.
Namun demikian, tantangan baru muncul pada sisi produksi dan kesinambungan pasokan.
“Produk kita mulai dilirik. BNI 46 bahkan sudah kontrak untuk kopi kita. Masalahnya sekarang tinggal kapasitas produksi. Permintaan tinggi, tapi kita harus pastikan stoknya rutin,” tambah Johannes.
Sementara itu, di tingkat masyarakat, tekanan ekonomi juga dirasakan melalui kenaikan harga kebutuhan pokok yang mencapai 15 persen. Lonjakan ini dipicu oleh tingginya biaya logistik.
Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari faktor global, termasuk kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan dinamika geopolitik internasional.
“Ini fenomena internasional. Kami di daerah terus berupaya, tapi masyarakat juga harus melihat konteks globalnya,” pungkasnya.
