MIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, Sabtu (10/2/2024) di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah.
Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak, dalam rapat itu menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat MRP Papua Tengah nomor 166/16 MRP PPT dimana kursi legislatif dari tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten dan Kota berpihak pada OAP.
“Hal ini kami (MRP) sudah sampaikan kepada KPU Pusat dan kami sosialisasikan kepada KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi Papua Tengah. Ini akan menyeluruh untuk semua KPU Kabupaten di Papua Tengah,” ujar Agustinus.
Hal itu, ketua MRP, agar orang Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Menurutnya ketika OAP menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, maka itu akan menekan konflik sosial yang terjadi di Papua.
Agustinus menyebut, untuk mengamankan konflik sosial di Papua, menurutnya OAP sendirilah yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu, kursi legislatif harus berpihak pada OAP.
“OAP sendiri yang mampu menangani konflik dan mengembalikan situasi konflik di Papua. Hanya OAP yang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan,” tuturnya.
Agustus mengatakan, hal ini pun agar Otsus benar-benar perpihak dan dirasakan oleh OAP.
Sementara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyambut baik keputusan MRP Papua Tengah tentang perlindungan dan keberpihakan kepada OAP pada kursi legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Saya sangat setuju dengan keputusan MRP tentang keberpihakan kursi legislatif pada OAP. Bahwa OAP harus menjadi tuan di atas tanahnya dan dengan begitu OAP bukan lagi hanya menjadi penonton melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” kata Bupati.
Menurut Bupati, KPU di daerah maupun di pusat perlu menyikapi ini secara baik.
“Bukan saja bagi pihak penyelenggara, ini juga perlu menjadi perhatian serius bagi negara jika negara inginkan konflik sosial di Papua diredam,” pungkasnya.
