MRP Minta Kursi Legislatif Berpihak pada Orang Asli Papua

Jefri Manehat

Sabtu, 10 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MRP Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Mimika. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

i

MRP Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Mimika. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

MIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, Sabtu (10/2/2024) di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah.

Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak, dalam rapat itu menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat MRP Papua Tengah nomor 166/16 MRP PPT dimana kursi legislatif dari tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten dan Kota berpihak pada OAP.

“Hal ini kami (MRP) sudah sampaikan kepada KPU Pusat dan kami sosialisasikan kepada KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi Papua Tengah. Ini akan menyeluruh untuk semua KPU Kabupaten di Papua Tengah,” ujar Agustinus.

Hal itu, ketua MRP, agar orang Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Menurutnya ketika OAP menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, maka itu akan menekan konflik sosial yang terjadi di Papua.

Agustinus menyebut, untuk mengamankan konflik sosial di Papua, menurutnya OAP sendirilah yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu, kursi legislatif harus berpihak pada OAP.

“OAP sendiri yang mampu menangani konflik dan mengembalikan situasi konflik di Papua. Hanya OAP yang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan,” tuturnya.

Agustus mengatakan, hal ini pun agar Otsus benar-benar perpihak dan dirasakan oleh OAP.

Baca Juga :  Kansilog Timika Datangkan 1.700 Ton Beras untuk Persediaan 3 Bulan ke Depan

Sementara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyambut baik keputusan MRP Papua Tengah tentang perlindungan dan keberpihakan kepada OAP pada kursi legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Saya sangat setuju dengan keputusan MRP tentang keberpihakan kursi legislatif pada OAP. Bahwa OAP harus menjadi tuan di atas tanahnya dan dengan begitu OAP bukan lagi hanya menjadi penonton melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” kata Bupati.

Menurut Bupati, KPU di daerah maupun di pusat perlu menyikapi ini secara baik.

“Bukan saja bagi pihak penyelenggara, ini juga perlu menjadi perhatian serius bagi negara jika negara inginkan konflik sosial di Papua diredam,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gugatan Paslon Maximus-Peggi Lolos ke Tahap Pembuktian, Kuasa Hukum Apresiasi MK
Tokoh Intelektual Amungme Apresiasi Transparansi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
Tokoh Pemuda dan Masyarakat Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah
Coffee Morning Menakar Potensi Keamanan di Mimika Jelang Putusan Sengketa Pilkada
Sengketa Pilkada Mimika, MK Diminta Diskualifikasi Paslon Nomor 01
Sejumlah Kios di Jalan Yos Sudarso Timika Ludes Terbakar
Penyerahan SK PPPK Guru di Mimika Masih Tertunda, Ini Alasannya
2 Jenis BBM Ini Naik Harga, Pertamina: Bukan Karena PPN 12 Persen
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Februari 2025 - 00:27 WIT

Gugatan Paslon Maximus-Peggi Lolos ke Tahap Pembuktian, Kuasa Hukum Apresiasi MK

Selasa, 4 Februari 2025 - 20:43 WIT

Tokoh Intelektual Amungme Apresiasi Transparansi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah

Senin, 3 Februari 2025 - 23:37 WIT

Tokoh Pemuda dan Masyarakat Apresiasi Kinerja Pansel DPRP Papua Tengah

Senin, 3 Februari 2025 - 19:21 WIT

Coffee Morning Menakar Potensi Keamanan di Mimika Jelang Putusan Sengketa Pilkada

Selasa, 14 Januari 2025 - 20:23 WIT

Sengketa Pilkada Mimika, MK Diminta Diskualifikasi Paslon Nomor 01

Berita Terbaru

Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang beralamat di Jalan Poros SP2-SP5, Mimika, Papua Tengah. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Pemerintahan

Dinas Pendidikan Mimika Kelola APBD Rp1 Triliun di 2025

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:55 WIT

Kepala Disnakkeswan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Pemerintahan

Pemkab Mimika Batasi Pengiriman Telur ke Luar Daerah

Jumat, 7 Feb 2025 - 17:24 WIT