Edison Gwijangge Tanggapi Ancaman dan Tuduhan oleh Jubir OPM: “Saya Tolak Demi Tuhan”

Endy Langobelen

Rabu, 18 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Edison Gwijangge, mantan Penjabat Bupati Nduga periode 2023–2024. (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video TikTok Edison Gwijangge)

i

Edison Gwijangge, mantan Penjabat Bupati Nduga periode 2023–2024. (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video TikTok Edison Gwijangge)

NDUGA – Edison Gwijangge, mantan Penjabat Bupati Nduga periode 2023–2024, angkat bicara menanggapi tiga pernyataan kontroversial yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, pada 6 Juni 2025 lalu.

Dalam pernyataannya yang disampaikan secara terbuka melalui video yang tersebar pada Senin (17/6/2025), Edison membantah keras tuduhan dan ancaman yang dilayangkan terhadap dirinya, keluarga, dan tim kerja.

Edison menegaskan bahwa pernyataan Sebby Sambom bukan hanya menyesatkan, tetapi juga berbahaya dan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat Papua, khususnya warga Nduga.

Tiga Tuduhan Berat dari Sebby Sambom

Menurut Edison, Sebby Sambom telah mengeluarkan tiga pernyataan yang ia nilai sebagai ancaman dan fitnah serius. Ketiga pernyataan itu yakni sebagai berikut.

Baca Juga :  Penerbangan ke Hoya Tutup: Layanan Pendidikan dan Kesehatan Lumpuh, Akses Bama Sulit

Pertama, Sebby memerintahkan Egianus Kogoya, Panglima Kodap III TPNPB-OPM, untuk membunuh Edison beserta keluarga, anak cucu, dan tim kerjanya.

Kedua, Sebby menuduh Edison pernah berjanji kepada Egianus Kogoya untuk memberikan dana sebesar Rp25 miliar dalam rangka pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Mehrtens.

Ketiga, Sebby mengumumkan penetapan Edision sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak TPNPB-OPM.

Bantahan Tegas dan Seruan Moral

Edison dengan tegas membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebut Sebby Sambom telah menyebarkan hasutan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Papua.

Ia juga mengingatkan bahwa penetapan status DPO merupakan kewenangan aparat hukum, bukan kelompok bersenjata.

“Saya secara pribadi bisa menerima, tetapi ketika Saudara mengancam keluarga saya, anak cucu saya, dan tim kerja saya, saya tolak. Demi Tuhan, saya tolak,” tegas Edison dalam pernyataannya.

Baca Juga :  TNI Diserang OPM di Paniai, Kapendam: Tak Ada Korban Jiwa

Edison juga menyerukan agar Sebby Sambom segera mencabut pernyataan-pernyataannya demi menjaga kedamaian di Tanah Papua.

Ia mengingatkan, jika tidak dicabut, maka kutukan moral dan sosial bisa menimpa pihak yang menebar ancaman tanpa dasar.

“Demi alam semesta Papua ini, Saudara cabut, kalau tidak, Saudara akan terkutuk,” ujarnya dengan nada tegas.

Minta Masyarakat Nduga Tidak Terprovokasi

Di akhir pernyataannya, Edison mengimbau masyarakat Nduga dan Papua secara umum untuk tidak terprovokasi oleh hasutan yang tidak berdasar.

Ia meminta semua pihak menjaga keamanan dan tidak terjebak dalam konflik internal yang merugikan rakyat sendiri.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN
Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group
Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi
Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke
Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong
Perdamaian Kwamki Narama, Willem Wandik Desak Percepatan Perdasus Konflik Adat Papua
Masyarakat Adat di Mimika Barat Jauh Tolak Sawit PT TAS, Soroti Ancaman Ruang Hidup
Aksi Damai di Mimika, Massa Tuntut Percepatan Penanganan Konflik Kwamki Narama

Berita Terkait

Sabtu, 31 Januari 2026 - 14:32 WIT

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Januari 2026 - 06:25 WIT

Tolak Sawit PT IKSJ, Masyarakat Moi Sigin Antar Surat ke Kantor Pusat CAA Group

Kamis, 29 Januari 2026 - 12:14 WIT

Industri Kayu di Sorong Tinggalkan Krisis Hak dan Penghidupan Masyarakat Adat Moi

Minggu, 25 Januari 2026 - 12:36 WIT

Koalisi HAM Papua Minta TNI Tak Intervensi Konflik Tanah Adat Marga Kwipalo di Merauke

Selasa, 20 Januari 2026 - 18:15 WIT

Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT