MIMIKA – Sejumlah mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Papua Kabupaten Mimika menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRK Mimika, Selasa (7/4/2026).
Aksi itu menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi kebijakan hingga tuntutan terkait masa depan Papua.
Massa memulai aksi dari titik kumpul di Lapangan Timika Indah dan Pasar SP2, kemudian bergerak menuju kantor DPRK Mimika sambil membawa berbagai tuntutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam orasinya, perwakilan massa, Onan Kobogau, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat Papua terhadap kebijakan yang dinilai belum berdampak signifikan bagi kesejahteraan.
“Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua terkait berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat Papua,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, di antaranya meminta pengembalian pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) ke Pemerintah Pusat, pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga penutupan PT Freeport Indonesia.
Selain itu, mereka juga menuntut pengembalian hak-hak masyarakat adat serta penghentian investasi yang dinilai berdampak negatif bagi masyarakat Papua.
Tidak hanya itu, massa turut menyuarakan aspirasi terkait hak menentukan nasib sendiri bagi Orang Asli Papua sebagai bagian dari tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau. Ia menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti dan mengawal tuntutan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kami akan melanjutkan ke tingkat lebih tinggi ataupun DPR RI dan kami akan terus mengawal supaya hal-hal ini tidak terus berjalan, dan tidak meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Selama aksi berlangsung, aparat keamanan melakukan pengawalan untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib. Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif tanpa insiden yang mengganggu jalannya demonstrasi.
