MIMIKA – Kabupaten Mimika, yang masih mencatat angka kasus malaria tertinggi di Indonesia, mulai menempuh langkah baru untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), Mimika menguji coba pemberian Primakuin dosis tinggi sebagai terapi radikal untuk menangani Malaria Vivax.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan menuju target Indonesia bebas malaria pada 2030.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program tersebut dibahas dalam kegiatan “Penguatan Program Malaria dan Pemberian Primakuin Dosis Tinggi sebagai Terapi Radikal Malaria Vivax” yang digelar di Multipurpose Room Grand Tembaga Hotel, Timika, Jumat (24/4/2026).
Berdasarkan data kesehatan, Mimika masih berada di zona merah dengan Annual Parasite Incidence (API) di atas 100 per 1.000 penduduk.
Tingginya angka tersebut menempatkan Mimika sebagai salah satu wilayah prioritas dalam Rencana Akselerasi Nasional Eliminasi Malaria 2020–2026.
Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Mimika, Linus Dumatubun, mengatakan pihaknya menggandeng Yayasan Pengembangan Kesehatan dan Masyarakat Papua (YPKMP) untuk melakukan evaluasi menyeluruh melalui forum Continuous Quality Improvement (CQI).
“Fokus utamanya adalah membedah efektivitas dua program kunci seperti penguatan sistem di lima Puskesmas (Timika, Timika Jaya, Wania, Pasar Sentral, dan Bhintuka) serta implementasi Terapi Baru Primakuin (TBP),” kata Linus.
Menurutnya, Terapi Baru Primakuin (TBP) menjadi perhatian utama karena membutuhkan ketepatan medis yang tinggi untuk memutus rantai infeksi Malaria Vivax yang kerap kambuh.
Ia menegaskan, forum evaluasi tersebut bukan sekadar agenda rutin administratif, melainkan ruang teknis untuk mengukur tingkat kepatuhan terapi serta memantau indikator keberhasilan secara presisi.
Dalam kegiatan itu, pakar kesehatan J. Rini Poespoprodjo memberikan pemaparan teknis terkait pelaksanaan terapi baru tersebut. Sementara Enny Kenangalem memimpin evaluasi pemantauan hari ketiga oleh kader kesehatan di lapangan.
Petugas laboratorium, tenaga farmasi, hingga dokter penanggung jawab poli juga dilibatkan secara aktif. Mereka didorong menggunakan metode Plan-Do-Study-Act (PDSA) guna menemukan solusi cepat terhadap berbagai kendala pelayanan malaria di fasilitas kesehatan.
Melalui evaluasi yang lebih ketat dan terukur ini, Dinkes Mimika berharap target eliminasi malaria tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya di Tanah Papua.
