BKPSDM: Eltinus Omaleng yang Harus Tanda Tangan SK PPPK Nakes

Jefri Manehat

Kamis, 5 September 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta nakes dan guru saat mengikuti pembukaan seleksi PPPK. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

Peserta nakes dan guru saat mengikuti pembukaan seleksi PPPK. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

MIMIKA – Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, telah diterbitkan.

Namun, hingga kini, SK masih menunggu tanda tangan dari Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Informasi Pengadaan Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Yulius Pinimet.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Yulius menjelaskan, berdasarkan SK terhitung mulai tanggal (TMT) 31 Maret 2024 dan penanggalan 29 Februari 2024 sehingga harus ditandatangani oleh Bupati nonaktif Eltinus Omaleng.

Baca Juga :  Wanam Ditetapkan Jadi Pusat Cadangan Pangan Nasional, Dikawal Lintas Kementerian dan TNI

“Kami sudah sampaikan ke Pemerintah Pusat terkait masalah ini tetapi mereka sampaikan tanggal TMT dan penanggalan tidak bisa diubah, sehingga SK PPPK Nakes tetap ditandatangani oleh Eltinus Omaleng,” kata Yulius saat ditemui di Kantor BKPSDM, Jalan Poros SP5, Kamis (5/9/2024).

Untuk itu, pihak BKPSDM Kabupaten Mimika akan berkoordinasi dengan Eltinus Omaleng terkait penandatanganan SK nakes yang telah diterbitkan itu.

“Rencana kami bawa SK nakes ke Makassar untuk ditandatangani Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng,” kata Yulius Pinimet.

Mantan Kepala Distrik Mimika Timur itu menambahkan, berdasarkan data, nakes yang lolos seleksi sebanyak 1418 orang. Dalam perjalanan, 11 orang mengundurkan diri. Sedangkan 1 orang meninggal dunia (MD) sehinggakan tersisa 1.406 orang.

Baca Juga :  Bupati Mimika Tegur OPD: Realisasi Program Lambat, Segera Selesaikan Kegiatan 2025

Dari jumlah 1.406, Pemerintah melalui BKPSDM Mimika telah menyiapkan SK bagi 1.300 orang dan tersisa 106 orang

“Yang sisa ini kita masih tunggu verifikasi faktual dari BKN pusat maupun BKN Regional IX Jayapura. Setelah semuanya sudah klir baru kita bawa ke Makassar untuk ditandatangani Bupati Mimika nonaktif Eltinus Omaleng, ” terangnya.


Update berita terbaru lainnya dengan mengikuti saluran Galeripapua.com WhatsApp Channel. Klik link berikut https://whatsapp.com/channel/0029VafbmilChq6Dj7IL2i46

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi
Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga
Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat
Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal
Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi
Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD
Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja
HUT ke-30 Mimika, Bupati Minta OPD Evaluasi Program Pembangunan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:13 WIT

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:35 WIT

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:11 WIT

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:16 WIT

Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:13 WIT

Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi

Berita Terbaru