MIMIKA – Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperkuat sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Mimika Johannes Rettob saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada upacara Hari Otonomi Daerah yang digelar di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (27/4/2026).
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri, ditegaskan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, Tito menilai masih ada tantangan besar dalam pelaksanaannya, terutama belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah.
“Tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah belum optimalnya sinkkronisasi antara perencanaan dan penganggaran nasional dengan daerah, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih program dan rendahnya efektivitas pembangunan,” ujar Tito dalam sambutan tertulisnya.
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mencapai target pembangunan nasional.
Sejumlah langkah strategis yang perlu diperkuat, lanjut Tito, meliputi integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil (outcomes), penguatan kemandirian fiskal daerah, hingga peningkatan kerja sama antarwilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta fokus pada pemenuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perlindungan sosial, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah.
Di tengah meningkatnya risiko krisis ekonomi, dampak perubahan iklim, dan ancaman bencana, stabilitas serta ketahanan daerah juga menjadi perhatian penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.
Tito turut mengingatkan agar pemerintah daerah menerapkan efisiensi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan seremonial, sehingga setiap belanja daerah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob menegaskan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia meminta seluruh perencanaan dan penganggaran tidak hanya berorientasi pada kebutuhan birokrasi, tetapi harus benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Pastikan semua penganggaran yang kita usulkan dan kita rencanakan betul-betul karena kebutuhan masyarakat, bukan karena kebutuhan pemerintah atau aparat-aparat pemerintah,” ujar Johannes.
Johannes juga menekankan pentingnya pembangunan berbasis wilayah dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap potensi maupun kekurangan di setiap daerah, mulai dari kampung hingga pusat kota.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mendorong pemerataan pembangunan secara menyeluruh di Kabupaten Mimika.
Momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik di tengah dinamika pembangunan nasional.
