MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika mempercepat perombakan sistem birokrasi konvensional menuju ekosistem digital terintegrasi nasional melalui peluncuran sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Senin (8/6/2026).
Langkah strategis ini diambil untuk memangkas jalur birokrasi, mendongkrak efisiensi, dan memastikan akurasi data kependudukan secara real-time.
Berlangsung di Aula Kantor Disdukcapil Mimika, program ini mengintegrasikan seluruh dokumen mutakhir seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga ke dalam satu platform digital terpusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda ini menghadirkan dua pakar nasional, yakni Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah BRIN, Dr. Yopi, serta Asisten Deputi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan.
Sebanyak 60 peserta pemangku kepentingan kunci dari sektor perbankan, perhotelan, maskapai penerbangan, BUMN, BUMD, hingga instansi vertikal.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry Onawame, menegaskan urgensi adopsi teknologi mutakhir di tengah disrupsi global demi mengamankan efisiensi tata kelola daerah.
“Saat ini, kita berada di era disrupsi teknologi, di mana kecepatan, ketepatan, dan efisiensi menjadi kunci utama dalam pelayanan publik,” ujar Johannes dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut Johannes, dinamika tuntutan publik telah bergeser secara radikal dari sekadar pelayanan ramah menjadi sistem yang cepat dan praktis.
Pemerintah Kabupaten Mimika kini memosisikan implementasi IKD sebagai pilar utama modernisasi administrasi yang tidak dapat ditawar.
“Salah satu langha konkret dan strategis yang hari ini kita bahas adalah penerapan identitas kependudukan digital yang sering kita sebut sebagai KTP digital,” tegasnya.
IKD diproyeksikan menjadi infrastruktur utama yang menjembatani aksesibilitas warga ke berbagai sektor vital, melampaui fungsi digitalisasi kartu identitas konvensional.
“Suksesnya transformasi digital ini tidak bisa bertumpu pada Disdukcapil semata. Ini adalah kerja sama. Melalui sosialisasi ini, saya meminta kepada seluruh aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan yang hadir untuk menjadi agen perubahan,” imbuhnya.
Guna memastikan penetrasi teknologi ini berjalan masif, Johannes menginstruksikan seluruh jajaran aparatur untuk segera menguasai sistem IKD, menghapus ego sektoral, serta memperkuat sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menjawab tantangan keamanan siber, pemerintah daerah berkomitmen mengedepankan edukasi humanis untuk menjamin privasi data masyarakat tetap terlindungi.
“Saya memberikan apresiasi kepada Disdukcapil Kabupaten Mimika atas inisiasi kegiatan strategis ini. Semoga menjadi pijakan awal yang kokoh bagi Mimika dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel berbasis digital,” pungkasnya.
