MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika terus berupaya menurunkan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika, Oceau Satyadipura, menyampaikan bahwa berbagai langkah telah dilakukan. Namun, percepatan penurunan angka kemiskinan masih terkendala oleh sejumlah faktor ekonomi makro, terutama inflasi yang meningkat.
Menurutnya, BPS mencatat inflasi year on year di Mimika pada Mei 2025 mencapai 2,88 persen, dipicu oleh kenaikan harga barang dan jasa, khususnya pada sektor makanan, minuman, kesehatan, serta jasa. Salah satu komoditas yang mengalami ketidakstabilan harga adalah daging babi, yang menjadi bahan pokok penting bagi sebagian masyarakat di Mimika.
“Inflasi yang meningkat ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, sehingga memperlambat upaya penurunan angka kemiskinan,” ujar Oceau dalam wawancara, Kamis (12/6/2025).
Berdasarkan data BPS, dari total penduduk Mimika sebanyak 318.679 jiwa, angka kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 5,37 persen, sementara angka kemiskinan umum mencapai 14,18 persen.
Oceau menjelaskan, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Sementara itu, kemiskinan umum mengacu pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan secara layak.
“Pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem karena mereka yang berada dalam kategori ini, jika tidak mendapat bantuan, tidak dapat bertahan hidup,” jelas Oceau. Ia juga menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem harus diiringi dengan penurunan angka kemiskinan secara umum agar dampak positifnya bisa dirasakan secara luas, termasuk terhadap indikator kesehatan, stunting, dan pengangguran.
Sebagai gambaran, berdasarkan data nasional, Pemerintah Indonesia menargetkan angka kemiskinan ekstrem turun menjadi nol pada 2025 melalui berbagai program sosial dan ekonomi. Namun, tantangan inflasi yang meningkat di daerah-daerah seperti Mimika menuntut langkah strategis yang lebih terintegrasi agar target tersebut dapat tercapai.
“Angka kemiskinan tidak berdiri sendiri. Ia memiliki efek domino terhadap sektor lain, seperti kesehatan ibu dan anak, angka kematian, dan stunting. Oleh karena itu, penanganannya harus menyeluruh dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” tambah Oceau.
Pemkab Mimika pun terus mendorong sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, termasuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan akses layanan kesehatan.
