JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah menjalin Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, mengenai perekrutan Bintara Polri Tahun 2024. Jalinan kerjasama berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (30/5/2024).
MoU tersebut tertuang dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan langsung oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk bersama Wakapolda Papua, Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin.
Ribka Haluk dalam pertemuan itu menyatakan pertemuan kedua pihak sudah dinantikan oleh masyarakat Papua Tengah.
Ia menyatakan pula, Pemprov Papua Tengah terus mencari solusi yang strategis agar pihaknya terus memberikan lapangan pekerjaan kepada para anak-anak muda salah satunya lewat penerimaan Bintara Polri.
Ribka menyebut jumlah pengangguran di Papua Tengah, berdasarkan data, cukup tinggi. Pihaknya terus melakukan kerja sama dengan stakeholder maupun institusi swasta untuk mengurangi pengangguran.
“Ini merupakan momen penting bagi kami dalam menyiapkan dan juga kami mendorong para anak muda kita agar masuk ke jajaran Polri maupun TNI,” ungkap Ribka Haluk.
Ia menegaskan pemerintah juga terus meningkatkan kerja sama bidang pendidikan, melalui universitas maupun yayasan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Tengah yang tangguh di masa mendatang.
Menurutnya, anak-anak muda Papua belum memiliki keterampilan mumpuni untuk memasuki dunia usaha secara mandiri juga belum terampil untuk melakukan aktivitas wiraswasta.
“Sehingga mengajak anak-anak muda memasuki dunia pemerintahan sangat penting, termasuk memberikan mereka kesempatan mengabdikan diri kepada negara melalui institusi Polri,” tegasnya.
Selain itu, Polri dinilainya mempunyai jalan keluar yang sangat baik dan pihaknya sangat mengapresiasi kinerja dan memberikan kesempatan kepada para anak muda Papua Tengah agar dapat menyiapkan mereka karakter yang baik dan sehat.
“Saya harap ke depan dengan penandatangan ini dapat berjalan dengan baik dan semoga di tahun mendatang kami bisa mendapat kuota tambahan lagi sehingga kita dapat bersama-sama menyongsong menuju Indonesia Emas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Patrige Rudolf Renwarin mengatakan jumlah anggota Polri di Polda Papua saat ini belum memenuhi kuota, sehingga untuk pemenuhan jumlah anggota di empat Provinsi di Tanah Papua. Maka dari itu, pada tahun ini, Polri menyelenggarakan rekrutmen sebanyak 2.000 calon Bintara baru.
“Tentunya ada yang berbeda dari rekrutmen saat ini, karena calon Bintara yang akan dididik menjadi Anggota Polri diutamakan untuk Orang Asli Papua (OAP) dan anak yang lahir di Papua, sehingga nantinya diharapkan tidak ada yang minta pindah keluar,” tuturnya.
Lebih lanjut, Brigjen Patrige Renwarin mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Papua Tengah beserta jajaran karena bersedia mendukung dan bekerjasama dengan Polri dalam pelaksanaan rekrutmen ini.
Ia yakin kerjasama yang terjalin antara ke dua pihak merupakan salah satu bentuk awal dalam rangka penerimaan anggota Polri yang lebih transparan dan terbuka.
“Saya juga berharap kerjasama seperti ini dapat terus dilakukan sehingga nantinya apa yang dicita-citakan pemerintah untuk menjadikan Papua setara dengan Provinsi lainnya dapat terwujud,” tandas mantan Wakapolda Papua Barat tersebut.
