MIMIKA – DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menggelar rapat Paripurna II masa sidang III guna mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD (RAPBD) Perubahan Kabupaten Mimika tahun 2023, Sabtu (30/9/2023).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng; Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme; dan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Mimika, Robert Mayaut.
Pantauan Galeripapua.com, dari tujuh fraksi DPRD Kabupaten Mimika, hanya enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Perubahan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Keenam fraksi tersebut yakni fraksi Partai Golkar, Nasdem, Perindo, Demokrat, Kebangkitan Bangsa, dan Gerindra.
Sementara fraksi PDIP tidak ada yang menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD Perubahan tahun 2023 lantaran seluruh anggota DPRD Kabupaten Mimika dari PDIP sedang mengikuti Rakornas di Jakarta.
“Fraksi PDIP tidak ada penyampaian pandangan umum karena semua anggota DPRD dari partai PDIP sedang mengikuti Rakornas di Jakarta,” kata Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng.
Dalam penyampaian pandangan umum, keenam fraksi setuju RAPBD Perubahan Kabupaten Mimika dengan nilai Rp7,2 triliun ditetapkan sebagai Perda.
Meski demikian, ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Fraksi Demokrat menilai total belanja pada Perubahan APBD tahun 2023 senilai Rp7.201.874.687.864 merupakan alokasi anggaran yang cukup besar.
Oleh karena itu, diharapkan setiap OPD dapat memaksimalkan pencairan dana dan pengerjaan program dalam jangka waktu tiga bulan hingga 31 Desember 2023 dan dapat berlangsung secara normal, serta hasilnya dapat memenuhi target kebijakan anggaran dan tujuan akhir pembangunan di Kabupaten Mimika.
Sementara Fraksi Golkar berharap setiap OPD bekerja keras dalam pengalokasian anggaran secara tepat guna sesuai kebutuhan anggaran masyarakat dan memperhatikan pembangunan prioritas daerah.
“Sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang telah ditatgetkan dalam APBD tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mimika dituntut untuk cerdas dan kreatif dalam mengelola sumber-sumber pendapatan,” ungkap Marinus Tandiseno saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar
Pemerintah juga diharapkan tidak hanya sekedar membelanjakan dan menghabiskan anggaran, tetapi perlu digali secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.