Asosiasi MRP Minta Dukungan DPD RI Proteksi Hak Politik OAP

JAKARTA – Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong proteksi hak politik Orang Asli Papua (OAP). Proteksi terutama di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Tidak hanya jabatan gubernur dan wakil gubernur saja yang dikhususkan bagi OAP, melainkan juga jabatan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

Asosiasi MRP se-Tanah Papua mengutarakan aspirasi itu saat bertemu Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, di Ruang Delegasi DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Hadir di pertemuan itu, Koordinator Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak, yang juga selalu Ketua MRP Papua Tengah; Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Katayu; Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar, Ketua MRP Papua Pegunungan, Agus Nikilik Hubi; dan beberapa anggota lainnya.

Asosiasi MRP meminta DPD RI memperjuangkan aspirasi yakni mendorong dan mendukung pelaksanaan harmonisasi Peraturan Khusus Komisi Pemilihan Umum (PK-KPU) yang mengatur calon kepala daerah kabupaten dan kota wajib OAP.

“Mengingat waktu yang sangat singkat menjelang Pilkada 2024, maka kami minta pelaksanaan harmonisasi PKPU yang mengatur Pilkada calon bupati, calon wakil bupati, dan calon walikota, calon wakil walikota di enam provinsi se-Tanah Papua wajib OAP, bagi wilayah Papua sebagai daerah otonomi khusus,” ujar Agustinus Anggaibak.

Menurut Agustinus, aspirasi tersebut muncul berdasarkan evaluasi dari MRP se-Tanah Papua, di mana saat ini, orang non Papua mendominasi dalam aspek politik di Bumi Cendrawasih.

MRP mencatat komposisi anggota DPR kabupaten dan kota periode 2019 – 2024 hasil Pileg 2019 di 14 kabupaten di Papua, dari total alokasi 355 kursi di 14 kabupaten dan kota, sebanyak 124 kursi DPRD diduduki OAP, 231 kursi DPRD dikuasai non-OAP.

“Selanjutnya komposisi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota di Papua periode 2001-2024, menunjukkan kepala daerah bukan orang asli Papua adalah 48 persen tersebar di sebagian kabupaten dan kota di Papua,” katanya lagi.

Fakta membuktikan dalam periode 2001-2024 atau selama 23 tahun Pilkada berlangsung menunjukan ketidakadilan dan ketidakberpihakan pada hak politik OAP.

“Artinya, pemilihan kepala daerah di Papua juga telah menjadi pemicu rasa ketidakadilan bagi masyarakat Papua dalam aspek politik,” tuturnya.

Asosiasi MRP menyadari keputusan terkait calon bupati, calon wakil bupati, dan calon walikota, calon wakil walikota harus OAP belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

“Namun kami berharap sesuai prinsip hukum lex specialis derogat lex generalis yang menghendaki perundang-undangan yang bersifat khusus, mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum, maka meminta agar Pemerintah Pusat dan KPU RI memperhatikan dan menindaklanjutinya,” papar dia.

Lanjutnya, keputusan Asosiasi MRP se-Tanah Papua diambil untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak pada pra maupun pasca Pilkada serentak di wilayah Papua.

“Keputusan ini atas desakan masyarakat adat, agama, dan perempuan se-Tanah Papua. Hal ini dipandang sebagai bentuk kebijakan afirmatif dan proteksi hak kesulungan OAP. Minimal OAP menjadi tuan rumah dan mengatur daerahnya dalam bingkai NKRI,” tegas dia.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPD RI, LaNyalla menyatakan akan menindaklanjuti dengan memprosesnya di tingkat Komite I dan berkordinasi dengan para anggota DPD RI dari daerah pemilihan Papua. Selain itu, LaNyalla juga berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Insya Allah dalam waktu dekat, saya akan bertemu Presiden Jokowi. Nanti, aspirasi ini akan saya sampaikan langsung kepada beliau. Semoga mendapat respon positif,” ujar LaNyalla.

Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono, mengingatkan jika berkaitan dengan Undang-undang, semuanya akan bermuara di DPR RI.

Namun, Nono mendukung langkah Asosiasi MRP se-Tanah Papua dalam sosialisasi dan audiensi dengan berbagai lembaga negara agar kepentingan masyarakat Papua terakomodasi dengan baik.

“Tentu DPD RI akan meneruskan dan memperjuangkan aspirasi ini sesuai dengan tupoksi DPD RI, melalui Komite I dan anggota-anggota DPD RI dari Dapil se-Papua. Tetapi kami berharap MRP juga bertemu dengan DPR RI agar nanti koordinasi antara DPD RI dengan DPR RI juga bisa berlangsung lebih cepat,” pungkas Nono.