NABIRE – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyebutkan bahwa permintaan pemekaran Kabupaten Mimika Timur dan Mimika Barat adalah murni bagian dari aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan sejak lama.
Hal itu disampaikan Agustinus menampik isu yang belakangan beredar usai Asosiasi MRP se- Tanah Papua menemui Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Seperti yang diketahui, ada beberapa kalangan baik individu maupun kelompok yang menentang usulan pemekaran Kabupaten Mimika yang disampaikan MRP kepada Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, Agustinus kembali menegaskan bahwa sesungguhnya aspirasi pemekaran itu sudah lama disampaikan dan menjadi impian masyarakat di Kabupaten Mimika selama ini.
Adapun pemekaran yang diusulkan yakni Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat, serta pembentukan Kota Madya di Timika.
“Terkait dengan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat itu murni aspirasi masyarakat dan hal itu sudah disampaikan sejak dulu,” tegas Agustinus, Sabtu (16/6/2024).
“Bahkan perjuangan pemekaran kabupaten sama dengan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Kami MRP sifatnya menyampaikan hal itu kepada Bapak Presiden dalam rangka menyambung aspirasi masyarakat dalam perjuangan kabupaten,” imbuhnya.
Selaku Koordinator Asosiasi MRP se-Tanah Papua, Agustinus Anggaibak menyebutkan bahwa salah satu tugas MRP adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
Hal itu, kata dia, sudah di atur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 pasal 20 huruf E yang berbunyi, “MRP memperhatikan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat, kaum perempuan, umat beragama, dan masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan hak-hak dasar OAP serta menindaklanjuti tindak lanjut penyelesaian”.
“Terkait dengan pemberitaan di salah satu media online yang disampaikan oleh Saudara Titus Pekei itu keliru. Kami MRP tidak memperjuangkan pemekaran, tetapi kami punya tanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pemekaran. Apalagi pada kesempatan kami bertemu bapak Presiden ini kami bisa menyampaikan langsung aspirasi masyarakat terkait pemekaran Kabupaten di Mimika,” tegasnya.
Menurut Agustinus, pada kesempatan itu, MRP dapat menyalurkan aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Jokowi terkait Pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Kabupaten Mimika Barat dan Kota Madya di Timika karena MRP melihat Timika sudah sangat layak menjadi kota Madya.
“Kebetulan beberapa hari lalu kami bertemu dengan bapak Presiden. Pada kesempatan inilah, kami menyampaikan aspirasi masyarakat Mimika yang sudah lama mereka perjuangkan pemekaran ini,”ungkapnya.
Agustinus menegaskan, Kabupaten Mimika memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. APBD dan PAD Kabupaten Mimika pun begitu besar. Oleh karena itu, tidak salah jika dilakukan pemekaran di Kabupaten Mimika.
“Saya tegaskan, kami MRP sifatnya menyampaikan dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kepada Bapak Presiden. Jadi, apa yang disampaikan oleh Saudara Titus Pekei di salah satu media online itu keliru,” pungkasnya.
