Bupati Mimika Akui Data Malaria Keliru, Target Eliminasi 2030 Diperkuat

MIMIKA – Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengakui bahwa pendataan kasus malaria di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, selama ini masih belum akurat, sehingga memengaruhi tingginya angka kasus yang tercatat.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika tetap memperkuat target eliminasi malaria hingga tahun 2030.

Hal itu disampaikan Johannes usai menghadiri Yudisium Sarjana Keperawatan Jalur Kerja Sama Institut Nani Hasanuddin Periode I Tahun Akademik 2025/2026 di Gedung Emeneme Yauware, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, Mimika selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan angka malaria tertinggi di Indonesia, bahkan menyumbang sekitar 30 persen dari total kasus nasional.

Namun, ia menilai angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya karena masih terdapat kekeliruan dalam sistem pencatatan pasien.

“Makanya di sini jadi pusat penelitian malaria, kenapa? Ternyata ada pendataan kita yang keliru. Jadi sekarang kami lagi hitung,” ungkapnya.

Johannes menjelaskan, satu pasien bisa tercatat lebih dari satu kali saat berpindah fasilitas layanan kesehatan, seperti dari satu puskesmas ke puskesmas lainnya, sehingga data menjadi berlipat.

“Kalau datang periksa di puskesmas ini, sakit, tercatat satu, dia tidak tahan, dia pergi lagi ke puskesmas satu, dicatat dua. Padahal ini sebenarnya tidak benar, kita punya waktu enam bulan untuk bisa mencatat satu orang itu satu,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkab Mimika tetap berkomitmen kuat untuk menekan hingga mengeliminasi malaria melalui berbagai langkah strategis bersama pemerintah provinsi.

“Kita bertekad untuk menurunkan dan mengeliminasi malaria. Target kita sudah jelas toh. 2030 kita bisa menurunkan paling tidak 5%,” ujarnya.

Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kader malaria, penyediaan obat-obatan, hingga edukasi kepada masyarakat agar menjalani pengobatan secara tuntas.

“Banyak kader malaria yang kita didik. Obat-obat malaria terus kita datangkan. Tapi paling penting adalah mengedukasi masyarakat untuk minum obat, karena orang kita minum obat itu tidak tuntas, padahal harus tuntas,” katanya.

Selain penanganan medis, pemerintah juga menggencarkan upaya pencegahan melalui pembagian kelambu, penyemprotan, serta sosialisasi pola hidup sehat di lingkungan masyarakat.

Johannes menegaskan, keberhasilan eliminasi malaria tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga pada pembenahan infrastruktur dasar seperti drainase, saluran air, dan pengelolaan lingkungan.

“Tugas pemerintah yang lain adalah bagaimana kita membuat infrastruktur kita ini betul-betul baik. Genangan air, saluran air, dan lain-lain. Dan ini yang kita mau betulin dalam tahun ini,” tegasnya.

Johannes menegaskan, eliminasi malaria membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah dan masyarakat agar target 2030 dapat tercapai secara maksimal.