TIMIKA – Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng saat ditemui di Gedung DPRD Mimika, Jumat (22/7/2022) menyebutkan bahwa pengangkatan honorer jadi CPNS dengan kuota 600 sudah sesuai.
“Jadi terkait honorer, 600 itu sudah sesuai. Diminta kuota 300 Kabupaten Mimika, kami berjuang sampai dapat 600 karena Kabupaten Puncak tidak mau ambil jatah mereka 300. Yang penting sekali bahwa Kamoro dan Amungme sudah diakomodir sekitar 400 lebih,” ujarnya.
“Kemudian yang kedua itu K2, itu yang kita sudah akomodir sebanyak 70 orang sesuai perintah dari sana. Dan sisa 15 yang kosong itu saya cari yang lahir besar di Timika karena orang Papua yang lain itu semua sudah diakomodir dalam kuota 600. Itu ceritanya,” imbuhnya.
Sementara terkait temuan-temuan yang mengarah ke manipulasi data, Omaleng mengatakan bahwa pihaknya akan menyaring kembali.
“Jadi untuk temuan baru yang sekarang jadi masalah itu bukan urusan kamu, tapi kita punya urusan. Itu nanti kita lihat dari mereka punya slip gaji sudah bekerja berapa tahun. Kalau mereka tidak punya slip gaji dan langsung masuk dijadikan pegawai negeri itu nanti kita persoalkan. Itu kita akan tapis, ada cara-caranya,” jelasnya.
Begitu juga dengan yang diduga baru bekerja tapi malah diakomodir, Omaleng menegaskan akan dicek lagi.
“Nanti kita yang cek apakah mereka honor sampai lima tahun atau tidak. Itu kita akan lihat. Kami juga sudah tahu nama-nama itu, bukan kamu saja yang tahu. Kami sedang proses cek kembali. Sedangkan 5 yang lain dari 600 orang itu sudah dinyatakan tidak lolos karena mereka tidak punya ijazah. Jadi 5 orang ini memang sudah jatuh,” ucapnya.
Di samping itu, Bupati Omaleng juga kesal dengan adanya aksi-aksi yang telah dilakukan. Menurutnya aksi-aksi tersebut seharusnya tidak perlu ada.
“Kenapa kamu harus hebo-hebo. Kalau dengan tegas itu saya marah. Jadi begini, jangan demo-demo. Kamu datang dari mana? Di dalam 600 orang itu kan semua anak Amungme dan Kamoro sudah dimasukkan semua. Kecuali mereka baru pulang dari sekolah. Nah itu baru bisa,” tandasnya.
“Tapi kalau dari Papua lain atau siapa yang menamakan Papua baru datang proster-protes, pergi saja ke kamu punya daerah masing-masing. Bukan di sini,” tegas Omaleng melanjutkan.
Menurut Omaleng setiap daerah di Papua telah diberikan keistimewaan masing-masing dengan otonomi khusus sehingga tidak benar bila mereka yang dari kabupaten lain melayangkan protes.
“Kamu juga punya otonomi khusus di daerah masing-masing. Terima pegawai masing-masing di daerahnya. Sudah diberikan kabupaten masing-masing, sudah diberikan provinsi masing-masing, jadi tidak perlu datang bikin kacau di sini. Walaupun kamu orang Papua, saya tidak terima. Kamu datang dari mana. Kan namanya otonomi khusus, khusus itulah yang akan dipakai. Jadi tidak boleh lagi (demo),” pungkasnya.
