MIMIKA – Panitia Khusus (Pansus) Papua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk menghentikan eskalasi konflik bersenjata dan penanganan pengungsi di Tanah Papua.
Desakan ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Dialog Penanganan Konflik Internal serta Kemanusiaan yang digelar di Aula Pertemuan Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Mimika, Papua Tengah, Kamis (17/9/2026).
Forum yang dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Pemkab Mimika, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini dipimpin oleh Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI Dr. Filep Wamafma, Wakil Ketua III Gral Taliawo, serta Bupati Mimika, Johannes Rettob.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah anggota Pansus DPD RI turut hadir, di antaranya Eka Kristina Yeimo, Abdullah Manaray, Yance Samonsabra, Arianto Kogoya, Frits Tobo Wakasu, Hartono, Agustinus R. Kambuaya, dan Pdt. Mamberop Rumakiek.
Filep Wamafma mengungkapkan pembentukan Pansus dipicu oleh maraknya pengaduan masyarakat, laporan DPRD, MRP, lembaga swadaya masyarakat, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Data Komnas HAM mencatat dalam setahun terakhir terjadi 42 peristiwa kekerasan di Papua yang memakan 59 korban jiwa dan 50 korban luka-luka. Korban tewas terdiri dari 43 warga sipil, 8 personel TNI-Polri, dan 8 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Menurut Filep, instrumen percepatan pembangunan yang dibentuk pemerintah belum efektif meredam gejolak keamanan dan trauma berkepanjangan masyarakat sejak era Orde Baru.
“Konflik yang terjadi di daerah masing-masing itu benar terjadi. Bahkan Tokoh agama mengakui kebenaran itu, dari lembaga masyarakat menyampaikan pengungsi benar terjadi, konflik bersenjata yang mengakibatkan warga sipil korban benar terjadi,” kata Filep.
DPD RI mendesak pemerintah pusat tak sekadar menggunakan pendekatan militer, melainkan membentuk tim investigasi, tim rekonsiliasi, atau ruang dialog untuk memutus rantai kekerasan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat.
“Jadi kalau pemerintah harus mengambil sikap tegas. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang sangat serius dan harus ada tindakan tegas dari pemerintah,” tegasnya.
“Kehadiran kami di provinsi, baik di Papua Barat Daya dan sekarang Papua Tengah berawal dari sejumlah pengaduan masyarakat baik melalui panitia khusus DPR Kabupaten, provinsi, MRP maupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan juga laporan dari Komnas HAM,” imbuhnya.
Dirinya berharap Pansus Papua kali ini mampu memastikan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat dan mencari solusi untuk penyelesaian konflik bersenjata yang berkepanjangan di Tanah Papua.
Senada dengan DPD, Bupati Mimika Johannes Rettob memaparkan bahwa konflik horizontal antarwarga hingga sengketa tapal batas akibat perebutan sumber daya alam terus menghambat program pembangunan hingga tingkat kampung. Gelombang pengungsian dari daerah konflik luar kerap memicu bentrokan susulan di Mimika.
“Jadi, saya kira ini semua jadi catatan kita. Karena kami pemerintah ingin membangun program yang kita jalankan dari kampung dan lain-lain. ini harapan dari masyarakat semua, masyarakat Papua ini. Tetapi kita juga tidak bisa membangun secara maksimal karena terjadi situasi-situasi ini,” ujarnya.
Kondisi keamanan di Mimika makin memprihatinkan menyusul insiden penembakan dan penyanderaan sembilan perempuan di Distrik Jila pada 17 Agustus 2026 lalu.
Hingga kini, baru dua korban yang berhasil ditemukan, salah satunya meninggal dunia. Sementara tujuh lainnya masih dalam pencarian.
“Dan kami saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan semuanya dengan selamat. Saya mengharapkan persoalan ini bisa diselesaikan secara baik,” tutup Johannes.
