MIMIKA – Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Mimika, Junaidi Nur, mengatakan sampai dengan saat ini, pihaknya belum menerima instruksi mengenai bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2023.
“Bansos tahun 2023, sampai sekarang ini kami belum menerima instruksi baru lagi seperti apa bansos ke depannya. Baik BPNT, BLT BBM, dan lain-lain itu kami belum menerima instruksi,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/2/2023).
Junaidi menyampaikan bahwa PT Pos Indonesia Cabang Mimika sementara masih melakukan proses validasi terhadap beberapa data pada pekerjaan tahun 2022 lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Jadi kami ditugaskan untuk melakukan geotagging pendataan ulang terkait foto-foto rumah penerima bansos tersebut. Ini masih kami jalani mulai bulan Januari kemarin minggu kedua itu,” tuturnya.
Junaidi menjelaskan, validasi geotagging ini merupakan penugasan langsung dari Kemensos. Kata dia, validasi tersebut dilakukan karena ada beberapa temuan foto rumah yang tidak sesuai sehingga perlu dilakukan perbaikan data.
Junaidi mengungkapkan, pada saat melakukan validasi geotagging, tidak jarang pihaknya mengalami kendala di lapangan, yang mana ada beberapa masyarakat yang malah berprasangka buruk ketika rumahnya dipotret oleh petugas.
“Ini menjadi wajib untuk keseluruhan wilayah tetapi untuk di Papua memang tidak menjadi mandatori karena kendalanya di kita ya kadang kalau kita geotagging rumah, masyarakat itu pikirnya aneh-aneh,” ungkap Junaidi.
“Mungkin dipikir kita tukang tagih utang. Bisa jadi kami dipikir sebagian intel mungkin karena foto-foto rumah masyarakat. Nah, itu kadang menjadi kendala kami di Papua,” imbuhnya.
Untuk mengatasi kendala itu, PT Pos Indonesia bakal bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mimika untuk meng-compare data dari aplikasi Social Affair Geographic Information System (SAGIS).
Capaian Penyaluran Bansos Tahun 2022
Lebih lanjut Junaidi menyebutkan bahwa di tahun 2022, kinerja PT Pos Indonesia Cabang Mimika pada penyaluran bansos tahap IV mengalami peningkatan dari 80 persen menjadi 90-an persen.
“BPNT dan BLT BBM karena memang ada beberapa pengurangan data di tahap IV ini sehingga kinerja kami ada di angka 90-an persen. Sedangkan di tahap II dan tahap III, itu kinerja kami hanya di 80 persen. Banyak yang gagal karena memang datanya masih belum di-update,” jelasnya.
Selain itu, ada pun bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk 3.012 pekerja di Mimika dengan besaran Rp600 ribu per tenaga kerja yang upahnya di bawah UMR.
“Ada beberapa kendala juga, pertama adanya perbedaan data dari pemberi kerja dengan data yang keluar di kami. Kedua, jarak yang sangat jauh seperti aparat-aparat kampung dan perangkat-perangkat desa,” ucapnya.
“Itu kan memang diantar di dalam kota saja, kalau untuk klaster 3 itu kami tidak bisa melakukan pengantaran, harus diambil sendiri. Nominalnya juga cuma Rp600 ribu sehingga mungkin tidak menarik untuk diambil sendiri di Kantor Pos,” terangnya menambahkan.
Akibat kendala-kendala tersebut, PT Pos Indonesia Cabang Mimika hanya berhasil menyalurkan sebanyak 70 persen dari jumlah penerima.
“Kami sudah berkoordinasi kemarin dengan DPMK dan sudah diinformasikan juga ke aparat kampung, tetapi memang data serapnya masih sedikit. Sehingga kinerja kami di BSU itu hanya di angka 70 persen. Itu sekitar 2.200-an. Ada sekitar 800 yang kami kembalikan ke Kemenaker,” ungkap Junaidi.
Sementara itu, dikatakan bahwa ada juga 12 penerima bantuan sembako adaptif untuk pekerja di beberapa yayasan.
“Kalau secara nasional itu jumlahnya lumayan banyak tetapi kalau di Timika hanya 12 penerima saja yang terdaftar di bantuan sembako adaptif,” katanya.
Junaidi berharap dengan berbagai evaluasi yang sudah dilakukan mengenai kendala-kendala yang ada di tahun 2022, pihaknya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan di tahun 2023 ini.
“Jadi kami belajar terus, agar ke depannya kita bisa lebih baik dalam penyaluran dan bisa lebih tepat sasaran sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung. Artinya bisa menerima secara utuh uang tersebut — dana yang diberikan oleh pemerintah,” pungkasnya.
