MIMIKA — Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan tidak akan tinggal diam menyikapi konflik berkepanjangan antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama, Papua Tengah.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan negara hadir dan langkah penegakan hukum menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik tersebut.
Bupati Johannes Rettob mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi intensif bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menangani situasi keamanan yang terus memanas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang jelas bahwa persoalan Kwamki Narama itu, hari ini, saya akan rapat koordinasi. Forkopimda sudah datang semua. Dan ini tugas kita untuk melaksanakan ini,” kata Bupati John saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (5/1/2026).
Ia menyebutkan, aparat keamanan saat ini telah berada di lokasi konflik dan bersiap mengambil langkah-langkah tegas sesuai hukum yang berlaku.
“Dan saat ini, di Kwamki Narama sudah dilaksanakan swiping dan lain-lain terkait yang dilaksanakan oleh TNI-Polri,” ujarnya.
Menurut Johannes, koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Bahkan, rapat tertutup bersama Forkopimda telah digelar sejak Minggu (4/1/2026) hingga Senin dini hari untuk membahas langkah lanjutan penanganan konflik.
“Kita koordinasi terus. Dan hari ini langsung kita gelar pasukan. Tadi pagi sudah digelar pasukan. Semua sudah jalan,” terangnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mimika menegaskan bahwa konflik tersebut sejatinya dapat diselesaikan apabila semua pihak tunduk pada aturan hukum yang berlaku.
“Hari ini saya finalisasi dengan teman-teman Forkopimda di sini. Jadi, sebenarnya itu masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan. Tapi intinya prinsipnya, hukum positif tidak boleh kalah dengan hukum adat. Itu yang harus kita tegakkan duluan,” sambung Johannes.
Sebagai langkah jangka panjang, pemerintah daerah juga berencana menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya dalam menangani konflik internal antarwarga.
Menurut Johannes, rencana tersebut telah dikomunikasikan dengan Gubernur Papua Tengah.
“Saya sudah komunikasi juga dengan Gubernur. Peraturan Daerah tentang konflik-konflik internal yang terjadi seperti ini. Gimana kita harus konflik, kita harus diutamakan hukum positif. Jadi, tidak ada cerita,” tutupnya.
Seperti diketahui, konflik antar dua kelompok warga di Distrik Kwamki Narama telah berlangsung selama sekitar tiga bulan.
Bentrokan yang melibatkan kelompok Newegalen dan kelompok Dang itu dipicu oleh kasus perselingkuhan yang terjadi pada akhir Oktober 2025.
Berbagai upaya penegakan hukum dan pendekatan persuasif telah dilakukan aparat keamanan, termasuk keterlibatan Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Alfred Papara bersama Forkopimda Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Provinsi Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa juga sempat turun langsung ke lokasi konflik didampingi Forkopimda untuk mempertemukan kedua belah pihak. Namun, seluruh upaya perdamaian tersebut belum membuahkan hasil.
Hingga kini, konflik masih terus berlanjut dengan jumlah korban jiwa mencapai 10 orang, masing-masing lima korban dari kubu Dang dan lima korban dari kubu Newegalen.
