MIMIKA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika akhirnya buka suara terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak 2024.
Sejumlah langkah tegas pun telah diambil, mulai dari rekomendasi pemberhentian pejabat hingga pengembalian ratusan juta rupiah ke kas negara.
Dalam siaran pers tertanggal 16 April 2026 di Timika, KPU Mimika menegaskan keterbukaan ini sebagai bentuk transparansi kepada publik sekaligus penjelasan atas langkah yang telah ditempuh para komisioner.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komisioner KPU Mimika, Hironimus Kia Ruma, menjelaskan pentingnya memahami pembagian kewenangan antara komisioner dan sekretariat dalam struktur kelembagaan.
Komisioner, kata dia, berwenang dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemilihan, mulai dari penetapan tahapan, verifikasi peserta, hingga penetapan hasil.
Sementara itu, pengelolaan keuangan, termasuk dana hibah Pilkada, merupakan tanggung jawab teknis sekretariat.
Menindaklanjuti temuan BPK, KPU Mimika telah menggelar Rapat Pleno pada 20 Januari 2026. Dalam forum tersebut, komisioner secara resmi merekomendasikan pemberhentian sementara Sekretaris dan Bendahara.
Langkah ini diambil menyusul dugaan pelanggaran administrasi berat dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024. Selain itu, kedua pejabat tersebut dinilai tidak kooperatif karena tidak menghadiri empat kali rapat pleno evaluasi penggunaan anggaran sebelum audit dilakukan.
“Rekomendasi hasil pleno telah disampaikan secara resmi kepada Sekretariat Jenderal KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Tengah sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Di sisi lain, sebagian temuan BPK telah mulai ditindaklanjuti. Hingga kini, dana sebesar Rp502.774.265 telah dikembalikan ke kas negara sebagai bagian dari proses penyelesaian hasil audit.
Pengembalian tersebut, menurut Hiro, masih menjadi bagian dari proses yang terus berjalan.
Dalam perkembangan lain, seluruh komisioner KPU Mimika juga telah memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Papua Tengah terkait penyelidikan yang sedang berlangsung.
“Seluruh Komisioner KPU Mimika telah memenuhi undangan klarifikasi dalam proses penyelidikan oleh Polda Papua Tengah dan akan terus kooperatif terhadap setiap proses hukum yang berjalan,” tuturnya.
Meski demikian, Hiro menegaskan masih ada sejumlah hal yang belum dapat dipublikasikan, termasuk substansi penyelidikan, total kerugian negara, serta dugaan keterlibatan pihak tertentu.
“KPU Kabupaten Mimika menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Sebagai komisioner, kami telah mengambil langkah-langkah dalam batas kewenangan yang diberikan kepada kami oleh peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
“Kami menyerahkan sepenuhnya penilaian dan proses selanjutnya kepada aparat penegak hukum yang berwenang, dan berkomitmen untuk kooperatif dalam setiap tahapan proses yang berjalan,” pungkasnya.
