Mahasiswa Papua Gelar Panggung Rakyat, Tolak PSN dan Militerisme

Minggu, 28 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta Panggung Rakyat membentangkan spanduk bertuliskan

Peserta Panggung Rakyat membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Butuh Sagu Bukan Sawit" dan "Stop PSN Merauke, Stop Perampasan Hutan Adat" di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Sabtu, 27 Juni 2026. GaleriPapua/Ikbal Asra

JAYAPURA – Tiga organisasi mahasiswa Papua, AMPERAMADA PAPUA, BEM USTJ, dan BEM FKM UNCEN, menggelar Panggung Rakyat di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Sabtu, 27 Juni 2026. Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dan masyarakat adat itu berlangsung hampir enam jam, pukul 10.00 hingga 15.38 WIT, sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional dan pendekatan militerisme di Papua.

Ketua panitia Rudi Jafata menegaskan pilihan seni sebagai strategi perlawanan yang disengaja. “Melakukan strategi perlawanan tidak hanya kita turun di jalan,” katanya. Ia menyebut Bob Marley, Lucky Dube, dan Arnold Ap sebagai referensi perjuangan melalui budaya. “Kita tidak bisa melawan pemerintah dengan satu strategi, tapi dengan berbagai cara,” ujarnya.

Baca Juga :  DPRK Mimika Soroti Sampah Medis yang Diduga Dibuang Sembarangan

Rudi menyebut film dokumenter Pesta Babi sebagai titik tolak acara dan membingkainya dalam kerangka dekolonisasi. “Apa yang terjadi di dalam film Pesta Babi adalah bagian daripada dekolonisasi tanah adat,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengkritik struktur militer di Papua sebagai “pemerintahan bayangan”, yakni hierarki dari Mabes hingga Babinsa di tingkat desa yang menurutnya membatasi ruang gerak masyarakat sipil. “Tugasnya militer adalah perang, bukan mengurus lahan,” katanya. Rudi mengklaim banyak tambang ilegal di Tanah Papua dimiliki militer, termasuk di Kabupaten Yahukimo, klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Baca Juga :  Pria di Mimika Tergeletak Luka-Luka dengan Bendera Bintang Kejora dan Korek Api Pistol

Rudi juga mengkritik absennya jaminan sosial bagi masyarakat adat di tengah masuknya korporasi asing. “Faktanya adanya perusahaan asing, tapi jaminan sosial untuk masyarakat adat itu tidak ada sama sekali,” ujarnya. Ia menyebut mama-mama yang meninggal saat melahirkan karena terhalang administrasi berbelit di rumah sakit Jayapura sebagai bukti konkret.

Seorang orator yang tidak sempat diidentifikasi menyebut masuknya dua perusahaan batu bara dan satu perusahaan tambang emas di Dogiyai, Papua Tengah, sebagai bagian dari pola ekspansi PSN yang lebih luas.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KNPB Akan Gelar Aksi Serentak 15 Agustus, Ini Isu yang Disuarakan
403 Pelajar Diduga Keracunan MBG, YKKMP: Jangan Abaikan Suara Anak Papua
Tokoh Adat Kamoro Bantah Pendangkalan Sipu-Sipu Akibat Tailing Freeport, Minta DPR Libatkan Pemilik Hak Ulayat
Aksi Mimbar Bebas, KNPB Timika Soroti Isu Kemanusiaan di Papua
Kepala Suku Yohan Dewelek Ajak Warga Paluga Jaga Keamanan dan Dukung Pemekaran Kampung
KNPI Kota Jayapura dukung Muara Tami Jadi Dapil Tersendiri
Rapper Cilik Nachyta Wakili Mimika di Expo Nasional Batam, Harap Dukungan Pemkab
Kepala Suku di Puncak Ajak Warga Jaga Keamanan Demi Masa Depan Pendidikan Anak

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 22:27 WIT

KNPB Akan Gelar Aksi Serentak 15 Agustus, Ini Isu yang Disuarakan

Jumat, 7 Agustus 2026 - 22:59 WIT

403 Pelajar Diduga Keracunan MBG, YKKMP: Jangan Abaikan Suara Anak Papua

Jumat, 7 Agustus 2026 - 17:46 WIT

Tokoh Adat Kamoro Bantah Pendangkalan Sipu-Sipu Akibat Tailing Freeport, Minta DPR Libatkan Pemilik Hak Ulayat

Senin, 3 Agustus 2026 - 14:34 WIT

Aksi Mimbar Bebas, KNPB Timika Soroti Isu Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 20:38 WIT

Kepala Suku Yohan Dewelek Ajak Warga Paluga Jaga Keamanan dan Dukung Pemekaran Kampung

Berita Terbaru