Mahasiswa Papua Gelar Panggung Rakyat, Tolak PSN dan Militerisme

Minggu, 28 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Peserta Panggung Rakyat membentangkan spanduk bertuliskan

Peserta Panggung Rakyat membentangkan spanduk bertuliskan "Kami Butuh Sagu Bukan Sawit" dan "Stop PSN Merauke, Stop Perampasan Hutan Adat" di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Sabtu, 27 Juni 2026. GaleriPapua/Ikbal Asra

JAYAPURA – Tiga organisasi mahasiswa Papua, AMPERAMADA PAPUA, BEM USTJ, dan BEM FKM UNCEN, menggelar Panggung Rakyat di Aula Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Sabtu, 27 Juni 2026. Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa dan masyarakat adat itu berlangsung hampir enam jam, pukul 10.00 hingga 15.38 WIT, sebagai bentuk penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional dan pendekatan militerisme di Papua.

Ketua panitia Rudi Jafata menegaskan pilihan seni sebagai strategi perlawanan yang disengaja. “Melakukan strategi perlawanan tidak hanya kita turun di jalan,” katanya. Ia menyebut Bob Marley, Lucky Dube, dan Arnold Ap sebagai referensi perjuangan melalui budaya. “Kita tidak bisa melawan pemerintah dengan satu strategi, tapi dengan berbagai cara,” ujarnya.

Baca Juga :  Operasi Militer Intan Jaya: Warga Sipil Jadi Korban, Gereja Desak Penghentian Militerisme di Papua

Rudi menyebut film dokumenter Pesta Babi sebagai titik tolak acara dan membingkainya dalam kerangka dekolonisasi. “Apa yang terjadi di dalam film Pesta Babi adalah bagian daripada dekolonisasi tanah adat,” katanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengkritik struktur militer di Papua sebagai “pemerintahan bayangan”, yakni hierarki dari Mabes hingga Babinsa di tingkat desa yang menurutnya membatasi ruang gerak masyarakat sipil. “Tugasnya militer adalah perang, bukan mengurus lahan,” katanya. Rudi mengklaim banyak tambang ilegal di Tanah Papua dimiliki militer, termasuk di Kabupaten Yahukimo, klaim yang belum dapat diverifikasi secara independen.

Baca Juga :  Musrenbang RKPD, Bupati Mimika: Sektor Pendidikan jadi Prioritas Utama

Rudi juga mengkritik absennya jaminan sosial bagi masyarakat adat di tengah masuknya korporasi asing. “Faktanya adanya perusahaan asing, tapi jaminan sosial untuk masyarakat adat itu tidak ada sama sekali,” ujarnya. Ia menyebut mama-mama yang meninggal saat melahirkan karena terhalang administrasi berbelit di rumah sakit Jayapura sebagai bukti konkret.

Seorang orator yang tidak sempat diidentifikasi menyebut masuknya dua perusahaan batu bara dan satu perusahaan tambang emas di Dogiyai, Papua Tengah, sebagai bagian dari pola ekspansi PSN yang lebih luas.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

CSR Freeport Disorot, Masyarakat Tsinga, Banti dan Aroanop Dinilai Masih Tertinggal
Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi
Dewan Adat Daerah Mimika Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah di Hoya
Mimika: Tumpukan “Sampah” Regulasi, Program Inovasi, dan Kampanye Lingkungan
Perubahan Iklim Global: Ketika Iklim Menghangat, Malaria Menguat di Mimika
Arnold Beanal ke MRP Papua Tengah: Urus Konflik Papua, Soal Saham Freeport Sudah Selesai
Peringati Hari Buruh, Ini Harapan Serikat Pekerja di Lingkungan Freeport
MRP Papua Tengah Dorong Perdamaian Konflik Kwamki Narama, 16 Korban Jiwa Jadi Perhatian

Berita Terkait

Minggu, 28 Juni 2026 - 02:53 WIT

Mahasiswa Papua Gelar Panggung Rakyat, Tolak PSN dan Militerisme

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:31 WIT

CSR Freeport Disorot, Masyarakat Tsinga, Banti dan Aroanop Dinilai Masih Tertinggal

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:21 WIT

Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi

Senin, 8 Juni 2026 - 16:19 WIT

Dewan Adat Daerah Mimika Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah di Hoya

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:04 WIT

Mimika: Tumpukan “Sampah” Regulasi, Program Inovasi, dan Kampanye Lingkungan

Berita Terbaru