MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Arah kebijakan tersebut menjadi fokus utama pembangunan daerah tahun 2026, sejalan dengan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang menitikberatkan pada konektivitas antarwilayah hingga penguatan pembangunan dari kampung.
Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang, mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, terutama untuk membuka akses antar distrik yang selama ini masih terbatas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu langkah konkret yang tengah dikerjakan adalah pembukaan ruas jalan penghubung Agimuga menuju Fakafuku sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah.
“Prioritas pak bupati di tahun ini kan lebih berfokus pada kecepatan pembangunan infrastruktur. Contohnya konekvitas antar wilayah,” ujar Septinus usai mengikuti Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Kantor Bappeda Mimika, Jalan Mayon, Kamis (23/4/2026).
Meski demikian, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tidak berjalan mudah. Pemerintah daerah menghadapi tantangan karena sebagian kawasan yang akan dibuka berada di area konsesi dan kawasan konservasi.
Menurut Septinus, koordinasi intensif dengan PT Freeport Indonesia serta Kementerian Kehutanan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan sesuai regulasi dan tidak merusak lingkungan.
“Kita khawatir bahwa di Agimuga itu selain kawasan hutan lindung ada taman Lorenz, kurang lebih hampir 100 lebih spesies peninggalan zaman purbakala ada di situ,” katanya.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Mimika juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Septinus menilai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat kabupaten belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat di kampung-kampung.
Karena itu, Bappeda bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) tengah menyiapkan kajian untuk mengukur kualitas pembangunan manusia hingga ke 133 kampung yang tersebar di 18 distrik.
“Kita mungkin buat dalam satu konsep penelitian untuk bagaimana kita mengukur indeks pembangunan terutama di 133 kampung,” ujarnya.
Dalam sektor ekonomi, Pemkab Mimika juga mendorong penerapan konsep one district, one product agar setiap distrik memiliki produk unggulan masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih komoditas.
Produk unggulan tersebut nantinya akan didukung oleh dinas teknis, termasuk dalam aspek pemasaran dan promosi agar benar-benar memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Selama ini kan hanya jadi konsumsi masyarakat. Mereka jual tidak laku, mereka bawa pulang tidak dapat hasil,” kata Septinus.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Mimika harus dimulai dari kampung karena sebagian besar penduduk tinggal di wilayah tersebut.
“Kalau kampung maju, maka kabupaten juga akan maju,” ujarnya.
Di sisi lain, transformasi digital juga menjadi fokus penting dalam reformasi birokrasi. Seluruh layanan publik, termasuk di tingkat distrik, didorong untuk beralih ke sistem digital agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat.
“Kita sekarang bukan hidup di era-era konvensional lagi. Semua serba teknologi, sehingga semua proses pelayanan harus dipermudah dengan model-model pendekatan digitalisasi,” katanya.
Septinus optimistis, pembangunan infrastruktur yang konsisten akan menjadi katalis utama pertumbuhan ekonomi Mimika dalam jangka panjang.
“Ini berat, tapi saya pikir itu pasti bisa, karena ini kan tuntutan masyarakat,” tutupnya.
