InfoGaleripapua – Kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di kawasan Benteng Oranje dibubarkan aparat TNI pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Agenda yang digelar Aliansi Jurnalis Independen Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) semula direncanakan berlangsung dalam bentuk pemutaran film dokumenter dan diskusi isu lingkungan.
Peristiwa itu menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen Ternate yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi sipil.
Sejumlah anggota Babinsa dan intelijen TNI disebut sudah mendatangi lokasi kegiatan. Aparat juga terlihat mendokumentasikan aktivitas panitia yang tengah menyiapkan agenda nobar menurut AJI Ternate.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate kembali datang dan meminta panitia menghentikan kegiatan pemutaran film. Meski mendapat tekanan, panitia tetap melanjutkan agenda sesuai rencana.
Film dokumenter karya watchdoc berjudul Pesta Babi akhirnya diputar sekitar pukul 21.30 WIT dan dihadiri jurnalis, aktivis lingkungan, anggota AJI Ternate, serta SIEJ.
Tak lama setelah pemutaran dimulai, Dandim 1501/Ternate Letkol Inf Jani Setiadi bersama sejumlah personel TNI kembali mendatangi lokasi. Aparat meminta pemutaran dihentikan.
“Saya Kolonel Infanteri Jani Setiadi selaku Dandim 1501/Ternate. Kami memonitor kegiatan ini kemudian keberadaan kegiatan ini itu kami melihat di media sosial banyaknya penolakan akan kegiatan pemutaran film ini karena banyak yang menilai ini bersifat profokatif dari judulnya,” kata Dandim Letkol Infanteri Jani Setiadi dalam video yang diunggah akun instagram Watchdoc, Sabtu malam, 9 Mei 2026.
“Jadi saya minta kegiatan ini silakan dilanjutkan dengan diskusi. Kalau seperti tadi disampaikan akan berdiskusi tentang pelestarian lingkungan hidup itu hal yang positif, silakan dilanjutkan,” sambungnya.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, yang sebelumnya memberikan izin penggunaan lokasi, serta Sekretaris SIEJ Ikram Salim, kemudian dipanggil untuk berkoordinasi dengan aparat.
Dalam dialog itu, panitia menjelaskan bahwa film Pesta Babi berkaitan dengan isu lingkungan dan relevan dengan persoalan ekologis di Halmahera yang selama ini menjadi perhatian jurnalis lingkungan.
Namun aparat tetap meminta pemutaran dihentikan dengan alasan isi poster dan film dianggap sensitif serta berpotensi memicu konflik di masyarakat. Aparat juga mengaku menerima penolakan dari sebagian warga di wilayah Gamalama terhadap pemutaran film tersebut.
Setelah negosiasi berlangsung cukup lama, aparat meminta agenda nobar dihentikan dan hanya memperbolehkan kegiatan dilanjutkan dalam bentuk diskusi.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, mengecam tindakan aparat TNI yang dinilai telah mengintervensi kegiatan sipil yang sah dan terbuka untuk umum.
“Ini bukan sekadar pembubaran nobar film, tetapi bentuk nyata intimidasi terhadap ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi warga. Aparat tidak seharusnya menjadi pihak yang menentukan karya apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat,” kata Yunita dalam keterangan tertulis kepada Galeripapua.
Yunita menjelaskan, pemutaran film dokumenter dan diskusi publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi sebagaimana dijamin konstitusi.
Yunita juga menyoroti kehadiran aparat sejak awal kegiatan, termasuk tindakan mendokumentasikan panitia dan peserta. Menurut dia, tindakan itu menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis terhadap warga yang hadir.
“Cara-cara represif seperti ini mengingatkan publik pada praktik pembungkaman di masa lalu. TNI seharusnya fokus pada fungsi pertahanan negara, bukan masuk terlalu jauh mengintervensi kegiatan sipil, diskusi publik, maupun kerja-kerja kebudayaan,” ujarnya.
AJI Ternate menilai alasan potensi konflik yang disampaikan aparat tidak dapat dijadikan dasar pembubaran kegiatan, terlebih kegiatan berlangsung damai dan tidak mengandung unsur provokasi.
“Kalau setiap karya kritis dianggap ancaman lalu dibungkam, maka demokrasi sedang berada dalam situasi berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh ketakutan terhadap diskusi dan film dokumenter,” kata Yunita.
Sekitar pukul 23.00 WIT, setelah dialog panjang antara peserta dan aparat, pemutaran film akhirnya resmi dihentikan.
