Wanam Ditetapkan Jadi Pusat Cadangan Pangan Nasional, Dikawal Lintas Kementerian dan TNI

Endy Langobelen

Rabu, 27 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto bersama Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Direktur Utama PT Pindad, serta Kepala Badan Logistik dan Ketahanan Nasional (Kabaloghan). (Foto: Istimewa/Satgas Media Koops Habema)

Foto bersama Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Direktur Utama PT Pindad, serta Kepala Badan Logistik dan Ketahanan Nasional (Kabaloghan). (Foto: Istimewa/Satgas Media Koops Habema)

MERAUKE – Pemerintah resmi menetapkan Wanam di Kabupaten Merauke sebagai salah satu lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan pusat cadangan pangan nasional.

Penetapan ini diperkuat dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional.

Hal itu disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan Dan Satgas Media Koops Habema, Rabu (27/8/2025) siang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dikatakan bahwa pada Selasa (26/8/2025), sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara melakukan kunjungan kerja ke kawasan Wanam sekaligus menggelar rapat terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan.

Turut hadir di antaranya Menteri Pertahanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Wakil Panglima TNI, Kasum TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Direktur Utama PT Pindad, serta Kepala Badan Logistik dan Ketahanan Nasional (Kabaloghan).

Baca Juga :  Ombudsman Sebut Pelayanan Publik di Mimika Sangat Minim

Sebagai tindak lanjut Inpres 14/2025, pemerintah membagi peran lintas kementerian. Kementerian Pertahanan bertugas mendukung pengamanan kawasan sekaligus mendorong pengembangan industri pertahanan bersama Pindad.

Kementerian Pekerjaan Umum menyusun pedoman pembangunan infrastruktur, sementara Kementerian Lingkungan Hidup mempercepat proses persetujuan lingkungan agar keberlanjutan tetap terjamin.

Adapun Kementerian Pertanian akan melakukan percepatan cetak sawah, penyediaan sarana produksi, hingga penanaman guna mendukung target swasembada pangan nasional.

Wanam diproyeksikan memiliki cetak sawah hingga 1 juta hektare dan dikembangkan sebagai kawasan satelit pangan yang terintegrasi dengan infrastruktur vital, seperti bandara, pelabuhan, dan jaringan irigasi.

Baca Juga :  Akankah Bupati dan Wakil Bupati Mimika Bersatu Maksimalkan Visi Misi

Selain itu, pembangunan juga mencakup program biodiesel, penguatan industri pertahanan, serta pembangunan jalan penghubung Wanam–Boven Digoel sepanjang 130 kilometer.

Menko Pangan ditetapkan sebagai Ketua Otorita yang bertugas mengorkestrasi seluruh kementerian dan lembaga terkait.

Tujuannya adalah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Republik Indonesia dengan menjamin cadangan pangan dan infrastruktur pendukung yang berkelanjutan.

Pengawalan pembangunan di Wanam juga melibatkan Satgas Merah Putih dari unsur TNI, dengan dukungan tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.

Menteri Pertahanan menegaskan, pengembangan Wanam tidak hanya berfokus pada sektor pangan dan energi, tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kedaulatan negara.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi
Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga
Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat
Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal
Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi
Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD
Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja
HUT ke-30 Mimika, Bupati Minta OPD Evaluasi Program Pembangunan

Berita Terkait

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:13 WIT

Perbaiki Jalan Hasanuddin yang Bergelombang, Dinas PUPR Mimika Mulai Rekonstruksi

Jumat, 23 Oktober 2026 - 16:35 WIT

Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga: Dinsos Mimika Bentuk Kampung Siaga

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:11 WIT

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:16 WIT

Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:13 WIT

Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi

Berita Terbaru