PSN Dinilai Hancurkan Alam Papua, Uskup Timika: Ini Kerakusan Oligarki

Endy Langobelen

Minggu, 8 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, membawakan kotbah pada misa kedua Hari Raya Pentakosta di Katedral Tiga Raja Timika, Minggu (8/6/2025). (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video siaran langsung di kanal YouTube Multimedia Tiga Raja Timika)

Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, membawakan kotbah pada misa kedua Hari Raya Pentakosta di Katedral Tiga Raja Timika, Minggu (8/6/2025). (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video siaran langsung di kanal YouTube Multimedia Tiga Raja Timika)

MIMIKA — Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, melontarkan kritik tajam terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dinilai telah merusak alam Papua dan menciptakan konflik berkepanjangan di tanah tersebut.

Hal itu disampaikannya dalam kotbah misa kedua Hari Raya Pentakosta di Katedral Tiga Raja Timika, Minggu (8/6/2025).

Dalam kotbahnya, Uskup Bernardus menegaskan bahwa berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam atas nama pembangunan, termasuk proyek-proyek strategis nasional, telah digerakkan oleh “roh dunia”—seperti ambisi, ketamakan, dan ideologi kapitalisme—yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dua ribu hektare tanah di tanah Marind dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan kerakusannya. Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan keserakahan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional,” tegas Uskup Bernardus di hadapan para umat.

Baca Juga :  Keluarga Bantah Korban Operasi di Mimika Terlibat TPNPB-OPM, Minta Jenazah Segera Dipulangkan

Ia menyoroti bahwa kerusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi selama lebih dari enam dekade di Papua, termasuk konflik bersenjata, merupakan bukti nyata dominasi roh dunia dalam pengambilan kebijakan.

Menurutnya, jika pembangunan tidak dilandasi oleh roh Kristus, maka yang terjadi adalah perusakan martabat manusia dan alam ciptaan Tuhan.

“Kalau roh Kristus, pasti adalah damai, sukacita, menghormati hak-hak hidup manusia, dan keutuhan ciptaan,” lanjutnya.

Uskup Bernardus juga memuji keberanian masyarakat adat yang terus memperjuangkan kelestarian hutan, budaya, dan tanah leluhur mereka.

Ia menyebut mereka sebagai pribadi-pribadi yang dikuasai oleh Roh Kudus karena berani bersuara demi kebenaran dan keadilan.

Kritik ini datang di tengah meningkatnya ketegangan antara masyarakat adat Papua dan pemerintah terkait ekspansi industri ekstraktif serta pembangunan infrastruktur besar-besaran di wilayah tersebut.

Proyek strategis nasional (PSN) seringkali dipromosikan sebagai jalan menuju kemajuan, namun tak jarang juga mengabaikan hak-hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Baca Juga :  Aktivis dan Tokoh Perempuan Tolak Keputusan Pansel DPRK Otsus di Mimika

Seruan Uskup Bernardus menegaskan kembali posisi gereja sebagai suara moral yang berpihak kepada keadilan ekologis dan hak asasi manusia.

Ia mengajak umat Kristiani untuk tidak tunduk pada roh dunia, melainkan hidup dalam roh Kristus yang membawa damai, keadilan, dan kasih.

“Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini, menghancurkan alam dan sesama? Ataukah kita mengikuti roh Kristus yang menghargai keindahan ciptaan dan martabat manusia?” pungkasnya.

Pesan keras dari pimpinan tertinggi Gereja Katolik di Timika ini dipandang sebagai refleksi serius terhadap arah pembangunan nasional yang belum berpihak pada keadilan sosial dan ekologis, terutama di wilayah Papua yang selama ini menjadi ladang eksploitasi sumber daya alam.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sengketa Tapal Batas Kapiraya: Warga Tiga Kampung Dilaporkan Mengungsi
Kritikan Mahasiswa dan Pemuda di Tengah Pujian Capaian Positif JOEL Pimpin Mimika
Pengungsi Nduga Dinilai Terabaikan, Pemerintah Diminta Bertindak Serius
Kepala Suku Mee Tekankan Penyelesaian Adat Sengketa Batas Kapiraya
Aksi 1.000 Lilin di Timika, Desak Pengusutan Kasus Andrie Yunus
Soroti Aksi Mogok, Pemuda Mimika Usul Petugas Sampah Diangkat Jadi PPPK
Masyarakat Distrik Konda Pasang Patok Adat, Tolak Kehadiran Sawit di Hutan Ulayat
Marga Beanal Tegaskan Larangan Pembukaan Jalur Pendakian Ilegal di Puncak Carstensz

Berita Terkait

Jumat, 27 Maret 2026 - 23:12 WIT

Sengketa Tapal Batas Kapiraya: Warga Tiga Kampung Dilaporkan Mengungsi

Jumat, 27 Maret 2026 - 16:22 WIT

Kritikan Mahasiswa dan Pemuda di Tengah Pujian Capaian Positif JOEL Pimpin Mimika

Senin, 23 Maret 2026 - 16:18 WIT

Pengungsi Nduga Dinilai Terabaikan, Pemerintah Diminta Bertindak Serius

Senin, 23 Maret 2026 - 16:13 WIT

Kepala Suku Mee Tekankan Penyelesaian Adat Sengketa Batas Kapiraya

Selasa, 17 Maret 2026 - 19:40 WIT

Aksi 1.000 Lilin di Timika, Desak Pengusutan Kasus Andrie Yunus

Berita Terbaru

Pemerintahan

Soal WFH, Bupati Mimika Tunggu Arahan Gubernur

Kamis, 2 Apr 2026 - 06:31 WIT

Ketua Komisi I DPRK, Alfian Akbar Balyanan, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah di Kantor DPRK Mimika. GaleriPapua/Kevin Kurni

DPR

DPRK Mimika Gelar RDP, Penataan ASN Sesuai Aturan

Kamis, 2 Apr 2026 - 05:16 WIT