MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika, Distrik Tembagapura menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang), di Hotel Grand Tembaga, Timika, Papua Tengah, Senin (2/3/26).
Kegiatan yang dihadiri anggota DPRD Dapil 5, Kepala Dinas Kesehatan, unsur TNI-Polri, tokoh agama, serta perwakilan 13 kampung, dan BAMUSKAM ini bertujuan mewujudkan pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, ekonomi, dan infrastruktur.
Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Jawame, dalam sambutannya menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk merumuskan kebutuhan prioritas masyarakat di masing-masing kampung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Musrenbang ini sangat penting untuk membahas isu-isu penting yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika, khususnya masyarakat 13 kampung,” ujarnya.
Thobias juga mengatakan bahwa apapun yang diusulkan dari masing-masing kampung merupakan kebutuhan prioritas.
“Apapun yang dihasilkan dari kampung masing-masing merupakan kebutuhan prioritas, yang diusulkan kami mohon kepada semua pimpinan OPD agar bisa dapat pertimbangkannya,” tuturnya.
Thobias juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan guna mendukung visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya pada aspek program, tetapi juga pada partisipasi dan kesadaran masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan tanah dan hak ulayat yang kerap menimbulkan klaim antarwarga sehingga menghambat pelayanan dan pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, pimpinan OPD teknis, serta 13 kepala kampung yang selama setahun terakhir telah bersinergi membangun wilayah Tembagapura meskipun menghadapi berbagai tantangan.
“Sudah 1 tahun kita berlalu dalam suka dan tidak suka, ada banyak kendala dan tantangan namun kita sudah lalui dan tak lupa juga ucapan banyak terima kasih kepada 13 kepala Kampung atas ide dan gagasannya sehingga pembangunan di setiap kampungnya sudah mulai terlihat. Semoga 5-10 tahun mendatang lebih maju dari sekarang ini,” katanya.
Thobias menyoroti keterbatasan akses transportasi sebagai kendala utama pembangunan di kampung-kampung.
Hingga kini, distribusi barang dan material masih mengandalkan carter helikopter dengan biaya tinggi, berkisar Rp40–50 juta untuk 450 kilogram, Rp60–90 juta untuk satu ton, bahkan bisa mencapai Rp150–200 juta tergantung kebutuhan.
Selain itu, isu keamanan di kampung-kampung juga menjadi perhatian. Ia berharap adanya kolaborasi antara kepala kampung, kepala suku, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menjaga situasi tetap kondusif agar proses pembangunan tidak terganggu.
Sementara itu, dalam laporan panitia, dijelaskan bahwa Musrenbang Distrik Tembagapura 2026 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
Panitia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat 13 kampung—Waa Banti, Arwanop, Tsinga, Banti 2, Doliningokin, Opitawak, Beanekogom, Baluni, Noselanop, Jagamin, Miniponogoma, Aingokin, dan Jongkogoma—karena pelaksanaan Musrenbang dilakukan di Timika.
Hal ini disebabkan pembatasan mobilisasi di wilayah objek vital perusahaan di Tembagapura demi keamanan dan kenyamanan.
Kegiatan ini didanai melalui DPA Distrik Tembagapura dengan anggaran sebesar Rp280 juta.
Melalui Musrenbang tersebut, sejumlah prioritas pembangunan dihasilkan, meliputi pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, lapangan terbang, dan pemukiman warga, sektor pendidikan mulai dari PAUD hingga SMP, sektor kesehatan seperti pustu, posyandu, puskesmas, dan rumah sakit, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pertanian, koperasi, dan peternakan.
Peningkatan pelayanan dasar seperti penyediaan tenaga medis, tenaga pengajar, serta pembinaan agar hasil pertanian dan peternakan dapat dipasarkan ke Timika juga menjadi fokus pembahasan.
Mengakhiri sambutannya, Kepala Distrik menegaskan pentingnya rasa tanggung jawab dan kepemilikan bersama terhadap pembangunan.
