MIMIKA – Pemerintah Distrik Jita, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, secara resmi menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026 pada Jumat (6/3/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Kanguru Hotel, Timika, ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Fransiskus Bokeyau.
Turut hadir dalam forum tersebut Kepala Distrik Jita, Suto Rontini, serta tim pendamping dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Fransiskus Bokeyau menegaskan bahwa Musrenbang distrik merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini dirancang untuk menyerap aspirasi dari tingkat kampung secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Langkah itu diambil guna memastikan seluruh program kerja yang diusulkan selaras dengan kebutuhan riil masyarakat di wilayah Distrik Jita.
“Melalui musrenbang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Fransiskus.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci validitas program.
“Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan agar setiap usulan program yang dihasilkan benar-benar berkualitas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” imbuhnya.
Meski Distrik Jita dinilai memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar, Fransiskus mengakui masih adanya tantangan di lapangan.
Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian antara lain, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan eningkatan kualitas pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, ia menginstruksikan para peserta untuk fokus pada lima poin strategis dalam penyusunan RKPD 2026 yakni menyusun skala prioritas yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Kemudian, mengoptimalkan potensi lokal untuk kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas SDM melalui sektor layanan dasar, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk membuka aksesibilitas wilayah, serta memperkuat sinergitas antara pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam kesempatan itu Fransiskus menekankan bahwa keberhasilan pembangunan adalah tanggung jawab kolektif.
Ia berharap seluruh peserta Musrenbang memberikan masukan dan usulan konstruktif demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Distrik Jita di masa depan.
