MIMIKA — Komisi I DPRK Mimika memperkuat sinergi bersama TNI, Polri, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk memetakan wilayah rawan serta menyusun strategi mitigasi konflik yang lebih terarah di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus yang digelar pada Rabu, 15 April 2026. Forum tersebut menekankan pentingnya pendekatan berbasis data akurat guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah Bumi Amungsa.
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, menegaskan bahwa pemetaan wilayah rawan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, bukan sekadar formalitas birokrasi.
“Pertemuan ini difokuskan pada pemetaan wilayah yang memiliki potensi kerawanan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang berorientasi pada penanganan dan pemulihan pasca konflik secara berkelanjutan,” ujar Alfian saat dihubungi melalui telepon, Jumat (17/4/2026).
Sejumlah wilayah dengan rekam jejak konflik menjadi prioritas pemetaan, di antaranya Distrik Kwamki Narama, kawasan Kapiraya, hingga wilayah pegunungan. Selain konflik komunal, peningkatan kriminalitas di pusat Kota Timika juga masuk dalam perhatian serius.
Hasil pemetaan tersebut akan dikelola secara sistematis oleh internal legislatif dan ditindaklanjuti melalui Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik DPRK Mimika sebagai bagian dari program kerja yang terstruktur.
DPRK Mimika turut mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan, termasuk Brimob, dalam melakukan penyekatan di sejumlah titik rawan. Namun, pendekatan keamanan dinilai tidak cukup jika tidak diimbangi dengan upaya pemulihan sosial masyarakat.
“Kami mendorong agar upaya penanganan tidak hanya berhenti pada pengendalian konflik, tetapi juga difokuskan pada pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak, seperti penguatan kembali kehidupan sosial, rasa aman warga, serta pemulihan fasilitas,” tuturnya.
Sebagai strategi jangka panjang, penguatan infrastruktur dan ketahanan sosial masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memutus rantai konflik di Mimika, dengan menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas utama.
