MIMIKA – Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai, menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mengembalikan alokasi dana otonomi khusus (otsus) Papua yang sebelumnya mengalami penurunan.
Persoalan tersebut telah dibahas dalam sidang kabinet khusus tentang Papua pada 16 Desember 2025 di Istana Negara, yang dihadiri enam gubernur se-Tanah Papua. Dana otsus yang bersumber dari skema 2,25 persen sempat turun dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp10 triliun.
“Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan Menteri Keuangan untuk segera menindaklanjuti pembahasan ini. Presiden juga memutuskan untuk mengembalikan dana sekitar Rp2,5 triliun kepada pemerintah enam provinsi di Tanah Papua,” kata Felix Wanggai usai kegiatan pelatihan AI Ignition Indonesia di Mimika, Kamis, 30 April 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Velix menjelaskan, tambahan anggaran tersebut ditargetkan mulai disalurkan pada Mei atau Juni 2026. Pemerintah, kata Velix, menekankan agar penggunaan dana dilakukan secara lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Velix berkata, penerapan quality spending atau belanja berkualitas menjadi kunci dalam pengelolaan dana otsus, baik untuk peruntukan khusus maupun skema block grant di tingkat daerah.
“Jadi kita akan membahas alokasi tambahan Rp2,5 triliun ini kepada masing-masing provinsi, termasuk bagaimana kualitas peruntukan dan kemanfaatannya yang lebih terukur,” ujarnya.
Mantan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan itu menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola otsus secara menyeluruh, mulai dari perencanaan program, skema pendanaan, hingga pengawasan. Felix menegaskan dana otsus tidak berasal dari satu sumber, melainkan kombinasi dana persentase nasional, dana infrastruktur, serta dana bagi hasil. “Ini harus dilihat sebagai stimulan untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah dan terukur,” katanya.
Dalam jangka menengah, klaim Velix, pemerintah tengah menyusun roadmap percepatan pembangunan Papua 2025 – 2029 yang mencakup target penurunan angka kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan di tiap provinsi.
Velix menambahkan, pendekatan pembangunan Papua ke depan akan mengedepankan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan mitra internasional dan dunia usaha. Salah satu rencana yang tengah dibahas adalah pembangunan perguruan tinggi dan rumah sakit berstandar internasional di Papua Tengah melalui kerja sama dengan PT Freeport Indonesia. “Ini sebagai contoh kolaborasi pendanaan dengan tujuan bersama yang jelas, termasuk penyusunan roadmap dan tahapan pelaksanaannya,” ujar Felix.
Velix Wanggai meminta realisasi program membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga sektor swasta, terutama dalam penyiapan lahan, desain program, dan sumber daya manusia.
Pemerintah berharap peningkatan dana otsus tidak hanya berdampak pada sisi nominal, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
