MIMIKA — Pemerintah Distrik Mimika Baru mulai memetakan sejumlah titik rawan banjir guna mengantisipasi genangan air yang kerap muncul saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut.
Langkah ini diambil menyusul terjadinya genangan air dalam waktu singkat di beberapa area protokol.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlyn Temorubun, menyatakan bahwa pemantauan langsung dilakukan di beberapa lokasi strategis saat hujan berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Titik-titik tersebut antara lain kawasan depan Serayu, Bundaran Timika Indah, Bundaran Petrosea, dan area dekat Manna Bakery.
“Kami memantau langsung saat hujan untuk mengetahui durasi penurunan debit air. Upaya pengerukan sedimen pasir sebenarnya sudah kami lakukan pekan lalu, namun struktur di beberapa titik tampaknya memang harus dibongkar,” ujar Merlyn saat meninjau lokasi, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Merlyn, genangan yang paling lama bertahan berada di Bundaran Timika Indah. Pihak distrik telah berkoordinasi dengan pengelola kawasan untuk melakukan pembongkaran awal sebagai langkah penanganan darurat sebelum dilanjutkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Selain area protokol, wilayah permukiman dataran rendah seperti Kelurahan Kebun Sirih dan area belakang Keuskupan di pemukiman warga Amungme juga menjadi titik rawan banjir terparah.
Merlyn mengungkapkan, masalah utama di kawasan tersebut adalah adanya alih fungsi lahan oleh warga yang menutup jalur air alami.
“Persoalannya sederhana namun berdampak besar. Warga membangun bangunan yang menutup jalur air, sehingga aliran air berbalik dan merendam rumah-rumah warga lain di sekitarnya,” jelas Merlyn.
Pihak distrik berencana turun langsung ke pemukiman tersebut pada awal bulan depan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat.
Selain masalah tata ruang, faktor kesadaran kebersihan lingkungan dinilai masih menjadi tantangan peradaban kota.
Merlyn mengimbau warga agar berhenti membuang sampah ke aliran sungai atau kali karena hal itu akan langsung berdampak buruk bagi warga yang tinggal di area hilir. Ia meminta warga untuk memanfaatkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi.
Meskipun partisipasi warga dalam aksi gotong royong dan pembersihan lingkungan dinilai meningkat berkat peran para ketua RT yang baru, kendala besar kini beralih pada aspek regulasi dan eksekusi di lapangan.
Merlyn mengakui pihak distrik memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keahlian teknis untuk menindak bangunan liar yang menyumbat saluran air.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Distrik Mimika Baru telah menyurati Bupati untuk segera menggelar pertemuan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Kami membutuhkan pembentukan tim terpadu bersama OPD teknis agar ada kepastian langkah hukum dan teknis saat kami menemukan pelanggaran tata ruang di lapangan. Instansi teknis harus lebih aktif bergerak bersama kami agar kekecewaan masyarakat tidak berujung pada potensi konflik,” tutup Merlyn.
