Dinas Kesehatan Mimika Diminta Terbuka Soal Distribusi Obat Malaria

TIMIKA – Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob meminta Dinas Kesehatan Mimika lebih terbuka mengenai pendistribusian obat malaria ke setiap fasilitas kesehatan di Mimika.

Hal ini dikatakan Wabup Rettob lantaran masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan kekosongan stok obat malaria di beberapa puskesmas.

Wabup Rettob membenarkan bahwa obat malaria sesungguhnya sudah ada di Mimika, namun menurutnya pendistribusian ke setiap fasilitas kesehatan yang belum tertata dengan baik.

“Obat malaria ini sebenarnya sudah didatangkan dari Jakarta cukup banyak. Tapi sekarang banyak masyarakat yang mengeluh ke saya, bahwa ada fasilitas kesehatan yang belum ada stok obat malaria,” ujarnya saat ditemui di Kampung Iwaka, Kamis (18/8/2022).

“Jadi saya berharap dinas kesehatan harus serius menangani ini dengan baik, mendistribusikan juga dengan baik. Proses pengambilan obat dari fasilitas-fasilitas kesehatan ini harus bisa ditata dengan baik,” imbuhnya.

Wabup Rettob juga menegaskan bahwa obat yang merupakan program dari pemerintah tidak boleh diperjualbelikan.

“Obat malaria ini tidak boleh diperdagangkan, ingat itu, karena ini program bantuan. Memang ada fasilitas kesehatan rumah sakit yang beli sendiri mungkin. Tetapi kalau yang diberikan oleh pemerinta itu harus secara cuma-cuma diberikan kepada masyarakat. Rumah sakit atau klinik atau fasilitas kesehatan hanya menarik jasa dokternya saja,” tegasnya.

Lanjut Wabup, ada juga keluhan bahwa di klinik-klinik tertentu terdapat banyak sekali obat malaria, namun di fasilitas kesehatan lain dan puskesmas malah belum didistribusikan sama sekali.

“Saya juga kemarin dengar belum ada informasi dari Dinas Kesehatan kepada fasilitas kesehatan bahwa obat itu sudah ada. Padahal sesungguhnya obat itu sudah ada,” ungkapnya.

“Untuk itu, saya minta Dinas Kesehatan harus terbuka dalam menangani persoalan ini. Sekarang kita mau lihat kerja itu yang serius lah. Kerja itu jangan berpikir hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tidak boleh. Kita kerja ini harus betul betul melayani masyarakat. Jadi, berikan pelayanan itu dengan baik. Kita sudah masuk di Kemerdekaan. Masyarakat sudah harus merdeka, merdeka belajar, merdeka sehat, dan merdeka segala macam,” pungkasnya.