NDUGA – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya yang saat ini masih menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens disebut-sebut tengah meminta uang dan senjata sebagai tebusan pembebasan sandera.
Hal itu diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Mathius D. Fakhiri, pada Kamis (23/2/2023) lalu di Timika, Papua Tengah.
Dijelaskan bahwa tim negosiasi sudah sempat menjalin komunikasi dengan kelompok bersenjata tersebut, dan Egianus Kogoya pernah menyampaikan permintaan sebagai syarat untuk membebaskan kapten berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Memang pernah dia menyampaikan tuntutan untuk bisa mengganti senjata dan uang,” ujar Mathius.
Permintaan tersebut, kata Kapolda, tentunya sulit untuk dipenuhi, apa lagi terkait senjata api dan amunisi.
Menurutnya tuntutan itu tidak bakalan mungkin disetujui karena akan memperburuk situasi.
Menanggapi apa yang dikatakan Kapolda Papua, juru bicara (Jubir) TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menegaskan bahwa permintaan uang dan senjata oleh Egianus Kogoya adalah tidak benar.
Menurutnya apa yang disampaikan Kapolda Papua hanyalah sebuah propaganda karena Pemerintah Selandia Baru telah meminta TNI/Polri untuk tidak menggunakan cara kekerasan dalam penyelamatan warga negaranya.
“Tidak benar. Itu hanya propaganda musuh karena Selandia Baru minta stop operasi militer, jadi TNI poliri masih cari jalan dengan membangun opini,” tegasnya melalui pesan singkat yang dikirim ke media ini pada Sabtu (25/2/2023) siang.
Untuk diketahui, permintaan Pemerintah Selandia Baru untuk tidak menggunakan cara kekerasan pun sempat diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, pada Selasa (21/2/2023) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
“Sekarang ini masalahnya yang disandera adalah orang asing. Dan begini, ‘pokoknya sandera ini akan kami lepas kalau papua dilepas.’ Itukan ancamannya. Saya katakan, kita sudah tahu tempatnya, di koordinat berapa, titik berapa, udah kita kepung sekarang,” jelas Mahfud.
“Tetapi begitu kita mau gerak, Pemerintah Selandia Baru datang ke sini (menyampaikan), kami mohon agar tidak ada tindak kekerasan karena itu warga kami, agar masalah tidak menjadi internasional. Kalau internasional, kita yang rugi pak,” terangnya sesuai permintaan Pemerintah Selandia Baru.
“Untuk itu, kami masih menunggu, semoga segera ada solusinya,” katanya lagi.
Lebih lanjut mengutip dari ABC News, Kamis, (23/2/2023), TPNPB-OPM juga menginginkan keterlibatan PBB untuk menengahi pembicaraan antara TPNPB-OPM, Indonesia, dan Selandia Baru.
Tak hanya itu, mereka juga menuntut kepada pihak Selandia Baru dan Australia untuk berhenti mengekspor peralatan militer ke Indonesia.
“Itulah posisi kami saat ini,” ujar Akoubou Amatus Douw, seorang perwakilan TPNPB-OPM yang berbasis di Australia.
Dia juga menyebutkan bahwa TPNPB menganggap Kapten Philip yang kini disandera adalah bagian dari mereka karena Kapten Philip merupakan orang kawasan pasifik.
“Dia (Kapten Martens) adalah bagian dari kami, yang juga orang-orang di kawasan Pasifik. Kami menghormati nilai-nilai kemanusiaan, hak asasi manusia untuk setiap individu, seperti yang sudah diatur dalam piagam PBB,” tegas Akoubou.
